KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451/KEP-100.8.2/VII/2018

TENTANG TIM IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 293/KEP-4.1/VII/2018

TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 259/KEP-4.1/VI/2018

TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2018

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 194/KEP-36.1/III/2018

TENTANG TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH TERINDIKASI DALAM KAWASAN HUTAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 121/KEP-9.2/III/2018

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA BESERTA RENCANA RINCINYA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/KEP-4.1/II/2018

TENTANG PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 281/KEP-4.1/X/2017

TENTANG LAMBANG/LOGO, KOP SURAT, STEMPEL DINAS DAN PAPAN NAMA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/KEP-4.1/IV/2017

TENTANG PENGESAHAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/KEP-5.11/III/2017

TENTANG LAMBANG/LOGO KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 208/KEP-17.3/VIII/2015

TENTANG DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 167 /KEP-7.1/VI/2015

TENTANG HUBUNGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DENGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 10/KEP-7.1/I/2015

TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KELALAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEJABAT LAINNYA YANG MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN BARANG MILIK NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 534/KEP-2.2/XII/2014

TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 535/KEP-2.2/XII/2014

TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SERTA PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 261/KEP-7.1/XI/2014

TENTANG SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK MASYARAKAT YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA SEJAHTERA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 254/KEP-7.1/XI/2014

TENTANG PAPAN NAMA DAN PENGGUNAAN KOP SURAT, CAP DINAS, PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 154/KEP-4.3/VII/2014

TENTANG PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 354/KEP-100.17.3/VIII/2014

TENTANG KEWENANGAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOKOPI DENGAN ASLINYA UNTUK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TIDAK MERANGKAP NOTARIS

KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 37/KEP-3.41/II/2014

TENTANG PROGRAM QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

KEPUTUSAN KEPALA BPN NOMOR : 53/KEP-100.6.2/II/2014 TAHUN 2014

TENTANG PENUNJUKAN 33 (TIGA PULUH TIGA) KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PELAKSANA QUICK WINS LAYANAN PERTANAHAN TAHAP KEDUA TAHUN 2014

KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR 57_KEP_3_43_I_2013 TAHUN 2013

TENTANG LAMPIRAN I PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BPN RI

RSS
123