Profil Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala BPN RI

Sofyan Djalil

Dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD

2016 - Sekarang

Dr Sofyan Djalil, mempunyai pengalaman yang kaya baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, akademis dan penelitian. Dalam pemerintahan beliau bukanlah sosok yang baru. Sampai sekarang beliau pernah atau sedang memimpin 5 kementerian yang berbeda, yaitu:

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004 - 9 Mei 2007)
  2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (9 Mei 2007 - 20Oktober 2009)
  3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 –12 Agustus 2015)
  4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja  (12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016) dan
  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Kerja masa kerja, sejak tanggal 27 Juli 2016 – sekarang.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono, membantu Wapres dalam Kajian, Perumusan dan Evaluasi berbagai kebijakan strategis, antara lain, pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Reformasi Birokrasi.

Selama menjabat Menteri Kominfo dan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (KIB – 1), ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo antara lain dengan menerapkan untuk pertama kali di Indonesia sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif. Sebagai Menteri BUMN ia melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian ia mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian  yang merupakan tema utama dari program Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla. Sedangkan dalam jabatannya yang pendek di Bappenas, ia antara lain memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat  Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral. Sesuai arahan Presiden beliau ia menjabarkan sistem alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem “uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas” (from money follow function menjadi money follow program) sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Pengalaman Dr Sofyan Djalil di dunia swasta juga sangat luas. Selama absen dari pemerintahan (2009 - 2014) Ia menjabat sebagai Komisaris Utama beberapa perusahaan yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF); PT Trimegah Securities;  PT Pasifik Satelit Nusantara; PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia; dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.

Di samping itu pada masa yang sama ia juga menjadi Advisor berbagai perusahaan lokal dan multinasional: Prudential Insurance (Indonesia); Procter & Gamble (Indonesia); Bain & Company (Indonesia); Navigat Energy (Indonesia); PT Aneka Kimia Raya Tbk; Wellington Capital Indonesia,; Axiata (Malaysia) dan Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia). Ia juga pernah menjadi sebagai Member dari Governing Board Mandiri Corporate University.

Pada priode Pemerintahan Presiden Habibie ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN  (1998 – 2000). Juga merangkap Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) (1999-2004), Komisaris PT PLN (Persero) (1999-2003), Komisaris PT Pelindo III (Persero) (1999-2001), dan Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2002-2004).

Ia juga pernah menjabat Vice President, Research and Development, Bursa Efek Jakarta (1998), Konsultan Community Relation Chevron Indonesia (2000), dan Konsultan Good Corporate Governance (GCG) dari berbagai perusahaan (2000-2004) dan Anggota Ombudsman Harian KOMPAS (2001-2004).

Dr Sofyan Djalil lama menjadi Dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Dosen pada Kursus Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri; Anggota Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Pernah menjadi Anggota Delegasi Pemerintah untuk Perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian Helsinki (2005). Ia pernah menjadi Anggota Tim Ahli Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (2000-2002); dan pernah bekerja pada Kejaksaan Agung RI (1977-1983).

la memulai karir professional sebagai Peneliti sampai menjadi Associate Fellow pada Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) (1984 – 1995).

Ia memperoleh Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy dari the Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University (1993), setelah menyelesaikan Master of Arts in Law and Diplomacy – MALD (1991) dan Master of Arts in Public Policy dari Universitas yang sama di tahun 1989. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1984.

Dr. Sofyan Djalil lahir di Aceh, 23 September 1953, beristerikan Dr.Ir Ratna Megawangi, MSc dan dikarunia tiga orang anak.
 
FerryMursyidanBaldan
Ferry Mursyidan Baldan
2014 - Sekarang
Ferry terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putera pasangan Baldan Nyak Oepin Arif dan Syarifah Fatimah (alm) berasal dari Aceh dan lama bermukim di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki tiga saudara, masing-masing Syafril Ardan Baldan, Zulkautsar Baldan, Mahdan Ridjal Baldan.

Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, Ferry melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 1988. Di masa itu, ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia pernah menjabat Ketua Umum Badko, Jawa Barat (1988-1990) kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.

Tahun 1992, Ferry resmi menjadi anggota Golongan Karya (Golkar) yang kini dikenal sebagai Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya . Kemudian ia terpilih menjadi anggota MPR RI periode 1992-1997 mewakili organisasi pemuda/mahasiswa. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999).

Pemilu 1997 menjadi pengalaman pertama Ferry menjadi anggota calon legislatif dan mengantarnya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Bandung. Ia ditempatkan dalam Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Hukum, Kepolisian, dan Aparatur Negara. Seharusnya masa keanggotaan DPR RI hingga 2002. Tetapi tumbangnya rezim Orde Baru memaksa dipercepatnya pelaksanaan Pemilu. Otomatis masa kerja DPR RI hasil pemilu 1997 hanya sampai 1999

Pada pemilu 1999, Ferry kembali menjadi anggota DPR RI periode 1999 -2004 dan terpilih Wakil Ketua Komisi II. Dalam periode ini, Ferry terlibat penyusunan UU yang dinilai banyak pengamat sebagai landasan menuju Indonesia yang demokratis, yakni UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah, UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pansus tiga UU Bidang Politik, khususnya UU Parpol dengan Ferry sebagai Ketua Pansus.
 
Hendarman Supandji
Hendarman Supandji
2012 - 2014
Hendarman Supandji, lahir di Klaten-Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 1947. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 1972. Meraih Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia pada tahun 1993 dan pada tahun 2009 memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro dengan Orasi Ilmiah berjudul "Membangun Budaya Anti Korupsi Sebagai Bagian dari Kebijakan Integral Penanggulangan Korupsi di Indonesia".

Karir Hendarman Supandji dimulai sebagai Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Tahun 1973 di Balikpapan dan diangkat menjadi Jaksa dengan Pangkat Yuana Wira, pada tahun 1974. Pada kurun waktu tahun 1974 sampai dengan 1976 masih di tempat yang sama dilantik sebagai Pj. Kabag Sekretariat Kejaksaan Tinggi, kemudian diangkat sebagai Kabag Penuntutan dan Penyelesaian Perkara (Kabag P3) pada tahun 1976 sampai dengan 1979.

Pada Tahun 1980, Hendarman Supandji dipindahtugaskan ke DKI Jakarta, menjabat sebagai Kasubsi Sosbud Kejari Jakarta Pusat dan kemudian menjadi Jaksa Fungsional pada Pus Opsi Kejagung pada tahun 1982 sebelum akhirnya diangkat menjadi Kasi Intel Kejari Bogor, tahun 1984 sampai dengan 1985. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990 kembali ke Jakarta, dengan menjabat sebagai Kasi Gulpidum Dir Sosbud JAM Intelejen Kejagung.

Pada tahun 1990 sampai dengan 1995 suami dari dr. Sri Kusumo Amdani DSA M.Sc ini dipercaya sebagai Atase Kejaksaan KBRI Bangkok, Thailand. Sekembalinya ke tanah air Hendarman Supandji diangkat menjadi Anggota Bakolak Inpres 6/71 tentang Narkotika Anggota Bota Supal Bakin sampai dengan tahun 1999, Kabid DTF Pusdiklat Kejaksaan RI, tahun 1995 hingga 1996 dan menjadi Asdatun Kejati Sumatera Selatan pada 1996 sampai dengan tahun 1997.

Berbagai jabatan struktural dan fungsional di Kejaksaan sudah pernah diemban dengan baik oleh Hendarman Supandji. Dedikasinya yang tinggi menghantarkan Hendarman pada posisi strategis di lingkungan Kejaksaan. Pada tahun 1997 ia diangkat menjadi Staf Khusus Jaksa Agung RI di Jakarta. Karo Keuangan Kejaksaan Agung RI, Tahun 1998 sampai dengan 2002. Hendarman, pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002 hingga 2004. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, tahun 2004 sampai dengan 2005, serta menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus merangkap Ketua Timtas Tipikor pada tahun 2005 sampai dengan 2007.

Puncak karir di Kejaksaan diraih pada tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan dilantik sebagai Jaksa Agung RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah pensiun sebagai Jaksa Agung, Hendarman dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas TKI yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan TKI yang mempunyai persoalan hukum di luar negeri.

Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto. Sebagai Kepala BPN RI yang baru, Hendarman mendapat tugas khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yaitu melaksanakan redistribusi tanah dan menangani sengketa pertanahan, di samping tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraih Satyalencana Karya Satya 20 Tahun dan 30 Tahun ini langsung membuat gebrakan dengan mencanangkan Sapta Tertib Pertanahan (Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja dan Tertib Moral), dan Sapta Pembaharuan (Model Rekrutmen, Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem Pengawasan, dan Majelis Kehormatan Kode Perilaku dan Profesi).

Sebagai upaya pencegahan dan memastikan penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, Hendarman membentuk Lembaga Eksaminasi Pertanahan. Hendarman juga meminta kepada seluruh jajaran BPN RI untuk mengedepankan prinsip win-win solution dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Dengan demikian pihak-pihak yang bersengketa dapat duduk bersama dan memperoleh penyelesaian yang cepat serta menguntungkan kedua belah pihak, sehingga penyelesaian tidak berkepanjangan dan tidak terjadi win and lose.

Melalui Instruksi Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI Tahun 2013, Hendarman memerintahkan kepada seluruh jajaran Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk membuat strategi percepatan penyelesaian pekerjaan program strategis. Dengan instruksi tersebut pelaksanaan program-program strategis BPN RI dapat lebih termonitor dan terpacu. Hal tersebut juga menginspirasi jajaran BPN RI di daerah untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, seperti One Day Service (Layanan Sehari Selesai), Night Service (Pelayanan Malam Hari), Weekend Service (Pelayanan Hari Sabtu/Minggu), Lantum (Layanan Tujuh Menit untuk Pengecekan Sertipikat), Pengecekan Berkas melalui SMS, dan lain sebagainya.

Pada era kepemimpinannya, Hendarman melakukan perubahan terhadap seragam pegawai, sehingga penampilan pegawai BPN RI terlihat rapi dan gagah. Program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI juga diakselertasi dan mencanangkan 2 (dua) Program Percepatan (Quick Wins) yaitu Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak/Jual Beli Atas Tanah. Untuk membangkitkan semangat perubahan di lingkungan BPN RI dicanangkan motto: "Salam Perubahan!!!…Siap Laksanakan Sekarang".
 
Joyo Winoto, Ph.D
Joyo Winoto, Ph.D
2005 - 2012
Joyo Winoto, Ph.D lahir di Mojosari - Jawa Timur pada tanggal 19 November 1961. Merupakan Alumni Institut Pertanian Bogor tahun 1983. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 dan Strata 3 di Michigan State University, USA. Pada tahun 1994/1995 menerima Penghargaan Akademik Tertinggi sebagai "Outstanding Ph.D Scholar in Resource Development".

Karir Ayah dari dua putri ini diawali dengan menjadi pengajar pada almamaternya, yakni Institut Pertanian Bogor. Joyo Winoto pernah menjabat sebagai Direktur Pangan dan Pertanian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI dan sebagai salah satu pioneer di Brighten Institute Bogor. Pada tahun 2005 hingga 2012 dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pada era kepemimpinan Joyo Winoto muncul pelayanan pertanahan mobile yang dipelopori oleh Kantor Pertanahan Karanganyar Jawa Tengah dengan nama LARASITA yang kemudian dijadikan Program Nasional. Penghargaan yang berhasil diperoleh jajaran BPN antara lain Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Terbaik untuk Kantor Pertanahan Kota Bandung.
 
Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc.,Ph.D
Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc.,Ph.D
2001 - 2005
Prof. Ir. H. Lutfi Ibrahim Nasoetion. M.Sc lahir di Padang Sidempuan Sumatera Utara pada 3 Mei 1947. Menjadi Insinyur Pertanian dengan status cum laude di Institute Pertanian Bogor, Jurusan Pertanian Tanah pada tahun 1972. Pendidikan strata 2 dan 3 jurusan perencanaan dan pengembangan wilayah ditempuh di Michigan State University, Amerika Serikat.

Mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Pertanian IPB pada tahun 1973, dan dalam perjalanannya pernah menjabat Komisaris Utama PTPN IV, Komisaris PT Pengelola Asset dan Komisaris PT BSD. Jabatan sebagai Kepala BPN RI diembannya pada periode 2001 – 2005
 
Hari Sabarno
Hari Sabarno
2001
Jenderal TNI (Purn.) Hari Sabarno, lahir di Solo – Jawa Tengah, pada 12 Agustus 1944. Merupakan Alumni Akademi Militer pada 1967. Hari Sabarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2001.
 
Surjadi Soedirdja
Surjadi Soedirdja
1999-2001
Letnan Jenderal (Purn.) Surjadi Soedirdja, lahir di Jakarta 11 Oktober 1938. Merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1962. Sebelum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tahun 1999 – 2000 Mantan Kasdam IV Diponegoro, Jawa Tengah ini pernah menjadi Pangdam Jaya (1988-1990), Asisten Sospol ABRI (1990-1992) serta menjabat Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1992 hingga 1997.
 
Hasan Basri Durin
Hasan Basri Durin
1998 - 1999
Hasan Basri Durin, lahir di Padang Panjang - Sumatra Barat pada 15 Januari 1935. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada-Jogyakarta. Sebelum menjabat menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia periode 1998 – 1999 Hasan Basri Durin pernah menjadi Walikota Padang tahun 1973 - 1983 serta Gubernur Sumatra Barat pada tahun 1987 sampai dengan 1997.
 
Ary Mardjono
Ary Mardjono
1998
Letnan Jenderal (Purn.) Ary Mardjono, lahir di Madiun-Jawa Timur pada 15 Januari 1935. Merupakan Alumni AKABRI 1962. Ary Mardjono menjabat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tahun 1998.
 
Ir. Soni Harsono
Ir. Soni Harsono
1988 - 1998
Ir. Soni Harsono, lahir di Majenang-Jawa Tengah pada 1 Mei 1930. Pendidikan tinggi di tempuh di Universitas Gadjah Mada, Tahun 1951, Universitas Delft Belanda, tahun 1954 serta Universitas Teknik Hannover, jurusan Teknik Perkapalan pada tahun 1958. Mantan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengadaan Barang Pemerintah tahun 1981 ini menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan RI, Tahun 1988 – 1993 dan sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI, Tahun 1993 – 1998.