Sofyan A. Djalil: Maju mundurnya Kementerian ATR/BPN tergantung KAPTI-AGRARIA

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa separuh lebih pegawai Kementerian ATR/BPN adalah anggota Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-AGRARIA) jadi menurutnya maju mundurnya Kementerian ini adalah tergantung KAPTI AGRARIA. Hal tersebut disampaikan Sofyan pada saat acara Buka Puasa dan Dialog Interaktif tentang Pelaksanaan  Percepatan Sertipikasi Lima juta bidang tahun 2017 bersama KAPTI-AGRARIA , Sabtu (17/6).

Terkait Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Sofyan mengimbau agar anggota KAPTI-AGRARIA dapat mengambil peran dalam mesukseskan PTSL. Ia melihat bahwa banyak agen perubahan dalam organisasi KAPTI-AGRARIA. Ia mencontohkan J.B. Lona yang merupakan anggota KAPTI-AGRARIA dan juga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT telah berhasil melaksanakan PTSL di Provinsi NTT. Saat ini Kanwil Provinsi NTT telah menyelesaikan 11.000 sertipikat Tahap I anggaran tahun 2017.

Untuk tahap II lanjut Sofyan Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi untuk mensertipikatkan 120.000 bidang. “Saya cukup kaget ketika diberitahu bahwa saat ini sesungguhnya Kanwil BPN NTT sudah siap untuk mensertipikatkan 312.900 bidang dan bukan hanya 120.000 bidang,” kata Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan juga mengungkapkan cerita sukses terkait PTSL juga datang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang telah menyelesaikan target sertipikasi tanah sebanyak 17.000 bidang dan sudah diserahkan oleh Presiden sebanyak 7.000 bidang pada April lalu. 

Sofyan menambahkan bahwa dibutuhkan strategi khusus dan tidak bisa biasa-biasa saja dalam rangka mensukseskan PTSL, menurutnya kita bisa mencontoh Kanwil BPN NTT dan Kantor Pertanahan Boyolali yang tidak bekerja sendiri dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kegiatan PTSL.

Kita ketahui lanjut Sofyan bahwa salah satu kendala dalam percepatan sertipikasi tanah adalah BPHTB, dengan Kebijakan BPHTB terhutang tentu banyak Kepala Daerah yang menolak. “akan tetapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para Kepala Daerah, kebijakan BPHTB terhutang dapat dilaksanakan dan percepatan sertipikat dapat dipercepat,” jelas Sofyan.