Kepala BPN RI Lantik Dua Deputi Baru

Kepala BPN RI melantik dua orang Pejabat Eselon I di lingkungan BPN RI, yaitu Prof. Dr. Budi Mulyanto, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Deputi IV) dan Bambang Tri Suryo Binantoro, S.H., M.Si. sebagai Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan (Deputi V), di Aula Prona, Jakarta, Senin (01/09).

Prof. Dr. Budi Mulyanto, M.Sc., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, menggantikan Ir. Djoko Dwi Tjiptanto yang memasuki masa pensiun. Sedangkan Bambang Tri Suryo Binantoro, S.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menggantikan Effendi, S.H., M.H. yang juga telah memasuki masa purna tugas.

Dalam sambutannya, Kepala BPN RI mengatakan, pada bulan September 2014 ini BPN RI menyambut momen penting yaitu Peringatan Hari Agraria Nasional ke 54 yang diperingati setiap tanggal 24 September. Selain itu dalam waktu dekat, bangsa Indonesia juga memasuki era pemerintahan baru bersama presiden dan wakil presiden terpilih Bapak Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang akan menggantikan pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Dua momen besar ini diharapkan dapat menjadi pendorong semangat bagi semua jajaran BPN RI dari pusat sampai daerah untuk mewujudkan BPN RI yang memberikan pelayanan secara Cepat, Sederhana, Murah, Pasti dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ujarnya.

Lebih jauh Hendarman mengatakan, penataan jabatan struktural untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPN RI. Pengangkatan pejabat eselon I, II, III, dan IV merupakan pertaruhan bagi BPN RI. “Penerapan prinsip the right man in the right job serta melalui tahapan fit and proper test  diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat  atau excellent service, meningkatkan kinerja aparatur di semua jenjang serta mewujudkan sistem dan pengelolaan pemerintahan yang efektif, produktif, transparan dan akuntabel atau good governance,” tegas Hendarman.

Kepada Deputi IV yang baru Kepala BPN RI berpesan terkait dengan mulai berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya. “BPN RI mempunyai tanggung jawab penuh dalam tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan dan tahap keempat yaitu tahap penyerahan hasil,” tambahnya.

Ia juga meminta Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang baru untuk dapat mengambil tindakan preventif serta memberikan solusi terbaik terhadap tantangan dan permasalahan yang terjadi. Kepercayaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme karena ke depannya pasti akan banyak program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mungkin akan banyak kendala dan tantangannya.

Kepada Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan yang baru, Hendarman berpesan agar dapat melanjutkan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya. Dari tahun 2012 sampai sekarang, BPN RI telah dapat menyelesaikan lebih dari 7.000 kasus. Begitu pula dalam rangka menyelesaian sengketa pertanahan yang berpotensi konflik strategis dan mempunyai dampak luas, BPN RI telah membentuk Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis atau Tim 14, jelasnya.

Lebih lanjut Kepala BPN RI berharap agar Tim 14 dapat menyelesaikan setidaknya 70% dari kasus yang ada. “Oleh karena itu Tim 14 harus didorong untuk lebih giat dalam bekerja agar dapat menyelesaikan program dengan maksimal,” pungkas Hendarman.