21/03/2017 5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

[Berita Lintas Instansi]

Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut.

20/03/2017 Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 123 Pejabat Struktural

Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 123 Pejabat Struktural

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil melantik 123 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (20/03).
20/03/2017 SNI AWARD 2017: Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah RI untuk Penerap SNI

SNI AWARD 2017: Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah RI untuk Penerap SNI

[Berita Lintas Instansi]

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Salah tugas pokok BSN adalah memfasilitasi perumusan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

17/03/2017 Kementerian ATR/BPN Bekerjasama Dengan Polri Berantas Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN Bekerjasama Dengan Polri Berantas Mafia Tanah

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas mafia tanah melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Gedung Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jum’at (17/3).

17/03/2017 Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

[Berita Lintas Instansi]

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.

15/03/2017 Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

[Berita Lintas Instansi]

Jakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

14/03/2017 Integritas Kantor Pertanahan Bone Bolango Dalam Pelayanan Pertanahan

Integritas Kantor Pertanahan Bone Bolango Dalam Pelayanan Pertanahan

Bone Bolango - Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo yang terletak di 0`18' 25" - 0`48' 21" LU dan 123` 03' 41" - 123`33' 06" BT dengan luas wilayah 198.478 ha yang terdiri dari 131.914 ha kawasan hutan/non budidaya serta 66.564 ha kawasan budidaya.

14/03/2017

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Targetkan PTSL 17000 Bidang

Kota Gorontalo – Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebanyak 17.000 bidang di tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Syafrian Himawan saat ditemui Tim Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat di kantornya, Kota Gorontalo, Selasa (14/3).

14/03/2017 Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Bantuan Premi Asuransi Nelayan

[Berita Lintas Instansi]

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

13/03/2017 Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

[Berita Lintas Instansi]

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

RSS
12345678910 Last