Layanan Non-Tunai

Sebagai salah satu upaya peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional RI mengembangkan Layanan Non-tunai. Layanan Non-tunai merupakan cara pembayaran biaya layanan pertanahan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, tidak dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada petugas loket pembayaran, tetapi pembayaran dilakukan pada Bank Persepsi atau menggunakan kartu kredit/kartu debit. Inovasi layanan ini dicetuskan mengingat besarnya jumlah uang pembayaran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Kantor Pertanahan setiap harinya, sehingga menimbulkan potensi terjadinya korupsi, kejahatan perampokan/pencurian mengingat bendahara harus menyetorkan PNBP ke Bank Persepsi maupun beredarnya uang palsu jika pembayaran dilakukan secara tunai.

Pembayaran non-tunai dapat mencegah terjadinya hal-hal tersebut disamping manfaat lainnya seperti transaksi aman, mudah dan cepat, transaksi terkontrol, mengurangi waktu penghitungan dan salah penghitungan saat transaksi. Pembayaran non-tunai dilaksanakan bekerjasama dengan perbankan, dalam berbagai bentuk antara lain :
  1. Bank Persepsi, tersedianya kantor cabang/kas Bank di Kantor Pertanahan.
  2. Electronik Data Capture (EDC), tersedianya perangkat EDC di Loket Pembayaran.
  3. Mobile Bank, tersedianya mobile bank sebagai bank persepsi di Kantor Pertanahan.

Beberapa Kantor Pertanahan yang telah menerapkan pembayaran non-tunai antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kabupaten Sukoharjo, Kota Batam dan beberapa Kantor Pertanahan lainnya.