Layanan Monitoring Online

Monitoring online adalah pemantauan proses pelaksanaan layanan pertanahan serta pelaksanaan program kerja/kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pengembangan dan terobosan dari sistem monitoring manual yang telah dimiliki BPN RI. Melalui sistem ini, monitoring perkembangan proses layanan pertanahan, kinerja kantor, kemajuan pelaksanaan program/kegiatan serta pelaporannya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan data yang disajikannya, sistem ini dapat pula memberikan feedback untuk peningkatan kinerja maupun pendukung pengambilan suatu keputusan/kebijakan, disamping terwujudnya pelaporan secara cepat dan paperless. Manfaat lainnya yang didapat dengan system ini antara lain :
  1. Merupakan wahana peran serta penerima manfaat program atau kegiatan yang sangat efektif.
  2. Meningkatkan efektifitas pembinaan, melalui sebuah kerangka hubungan yang jelas antara yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan masukan-masukan yang ada serta harapan ke depan.
  3. Menjadi sarana untuk mengetahui tingkat keberhasian bimbingan/pembinaan yang telah dilaksanakan, apakah berjalan lancar sebagaimana mestinya, mengalami perkembangan, berhasil, efektif dan efisien atau dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.
Monitoring online ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain monitoring layanan pertanahan, monitoring pelaksanaan Program/Kegiatan APBN, monitoring pelaksanaan LARASITA serta monitoring penanganan kasus pertanahan.

Monitoring Layanan Pertanahan

Monitoring layanan pertanahan dilaksanakan dengan memanfaatkan fitur yang tersedia pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Melalui system ini pimpinan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pusat BPN RI dapat memonitor pelaksanaan pelayanan pertanahan, baik pelayanan rutin, pelaksanaan APBN maupun LARASITA serta kinerja pelayanan, dapat mengetahui informasi dokumen pertanahan (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil, Gambar Ukur) serta kualitas data pertanahan, baik data tekstual tentang subyek, obyek dan asal-usul perolehan hak maupun data spasial tentang letak, luas dan bentuk obyek hak serta peta pendaftaran. Dengan tersedianya system ini, pimpinan dapat melakukan monitoring kapan saja dan dari mana saja, any time any where, tiada batasan waktu maupun jarak, sehingga bisa lebih cepat, efektif dan efisien.


Tampilan Halaman Monitoring Durasi Waktu Penyelesaian Berkas Permohonan


Monitoring Program/Kegiatan APBN

Monitoring pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan menggunakan aplikasi "SKMPP" (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan). SKMPP dibangun untuk mendorong peningkatan mutu kinerja pelaksanaan program-program pertanahan secara konsisten. SKMPP menjadi tools utama dalam sistem pengendalian mutu kinerja program-program pertanahan baik dalam perspektif internal dan eksternal yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen di lingkungan BPN RI.

SKMPP disusun secara komprehensif dengan memperhatikan input, proses, output maupun outcome serta dalam 4(empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan, keuangan, internal kegiatan maupun kapasitas sumber daya manusia dan organisasi, menyajikan data capaian yang aktual terkait capaian hasil terhadap target yang telah ditetapkan. Prinsip penyusunan SKMPP disesuaikan dengan langkah proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. SKMPP diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi secara periodik mutu kinerja program pertanahan secara keseluruhan pada 33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara lebih efektif, efisien dan komprehensif. Dengan demikian dapat diperoleh otomatisasi pelaporan yang sekaligus memberikan feedback dari waktu ke waktu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan program-program pertanahan.

Desain Pengukuran Kinerja berbasis Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) dimulai dengan menguraikan penentuan Perspektif, Program/Kegiatan yang akan diukur kinerjanya, Sasaran-sasaran strategik yang akan dicapai sampai dengan penentuan Indikator-Indikator Ukuran Kinerja setiap Perspektif. Data yang direkam oleh SKMPP menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System) bagi pengambilan keputusan (decision making). Informasi tersebut berguna pula sebagai bahan bagi pertanggungjawaban publik serta bahan perencanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pertanahan dan kinerja.



Data yang dikumpulkan di dalam SKMPP digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk keperluan internal maupun eksternal, antara lain :
  1. Menjadi support system terhadap pengendalian kegiatan-kegiatan prioritas BPN RI yang dipantau oleh UKP4.
  2. Menjadi Scorecard bagi Pengukuran Kinerja Program Kegiatan yang ada di BPN RI.
  3. Menjadi support system bagi pengendalian pelaksanaan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar.
  4. Menjadi Alat Analisis Internal bagi Tingkat Kesesuaian Subyek-Obyek Kegiatan Program dan Analisis Kepuasan Pegawai BPN RI.
  5. Menjadi Alat Analisis Hambatan, Kendala dan Masalah dalam pelaksanaan Kegiatan Program yang ada di BPN RI.
  6. Menjadi alat untuk Analisis Customer Satisfaction (Kepuasan Stakeholder).


Tampilan Dashboard SKMPP

Monitoring Pelaksanaan LARASITA

Monitoring pelaksanaan LARASITA merupakan suatu aplikasi pelaporan online pelaksanaan kegiatan oleh Tim LARASITA di setiap Kantor Pertanahan. Melalui aplikasi ini, setiap Tim LARASITA yang baru saja selesai melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dapat melaporkan semua aktifitas yang dilaksanakannya beserta dokumen pendukungnya untuk divalidasi oleh tim Kanwil BPN Propinsi. Dengan sistem berbasis web ini maka pelaporan kegiatan LARASITA dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat, pimpinan di Kanwil BPN Propinsi maupun BPN RI Pusat dapat dengan mudah mengetahui kinerja pelaksanaan LARASITA setiap Kantor Pertanahan, kapan saja dan dimana saja berada. Dengan demikian pimpinan memiliki data yang akurat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait pelaksanaan LARASITA. Sistem ini merupakan terobosan untuk percepatan pelaporan LARASITA, mengingat pelaporan secara manual membutuhkan waktu dan mekanisme yang lama untuk dapat dibuat rekapitulasi di tingkat propinsi maupun pusat.


Monitoring Kasus Pertanahan

Monitoring Kasus Pertanahan Online adalah Pemantauan kegiatan Sengketa, Konflik dan Perkara yang dilakukan dengan mengggunakan media komunikasi yang terhubung dalam suatu sitem dalam keadaan yang real time secara online. Sistem Pengelolaan dan Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, mengkaji, menganalisa seluruh data Sengketa, Konflik, dan Perkara di Kantor Pertanahan. Dengan menggunakan system ini akan dengan cepat dan akurat diperoleh informasi mengenai jumlah, jenis, status, lokasi dari masing-masing Sengketa, Konflik dan Perkara. Sistem ini mengintegrasikan data spasial bidang tanah (Geo KKP), Data textual (buku tanah dan warkah) dan data Sengketa, Konflik, dan Perkara. Sehingga akan meningkatkan pelayanan publik di bidang Sengketa, Konflik dan Perkara dan memberikan peringatan dini terhadap bidang atau kawasan yang sedang terjadi sengketa dan konflik juga menginformasikan semua bidang tanah yang sedang berperkara di Pengadilan.

Pengelolaan dan Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara ini telah di design untuk penggunaan secara Nasional sehingga diharapkan :
  1. Menghasilkan data komulatif Sengketa, Konflik, dan Perkara yang terukur, akurat (valid) serta berkesinambungan baik di tingkat Kantor Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi dan BPN RI dengan melakukan validasi data Sengketa, Konflik, dan Perkara secara berjenjang.
  2. Penyamaan persepsi, acuan, rujukan dan pedoman penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara baik secara parsial maupun secara general serta Menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya menyelesaikan masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.
  3. Memudahkan kinerja BPN RI dalam mengeneralisir dan mengklasifikasi Sengketa, Konflik, dan Perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyiapan Standar Operasional Prosedur(SOP) Pelayanan Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara serta mempermudah BPN RI dalam penyiapan tata cara kerja, panduan serta pedoman penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara.
  4. Meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara.
  5. Membentuk korelasi hubungan kerja antara Kedeputian I (peta tematik dan peta pendaftaran), Kedeputian II (data Buku Tanah dan warkah), dan Kedeputian V (data Sengketa, Konflik dan Perkara) yang sinergis dan saling berinteraksi guna membentuk Peta tunggal pengelolaan dan penanganan SKP secara nasional dengan informasi yang dinamis dan terkini.
  6. Memberikan sistem peringatan dini (early warning system) dalam proses layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga dapat dihindari peningkatan jumlah dan jenis sengketa dan Konflik Pertanahan.