Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga pemerintah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pertanahan, hingga saat ini telah menjalankan penataan dalam berbagai hal, baik kelembagaan, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan nyata. Disadari sudah ada sejumlah kemajuan dan capaian-capaian penting dalam lima tahun terakhir, sehingga hal ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Namun, mesti diakui masih banyak yang perlu ditata dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang kini digalakkan.

Di sisi lain, kompleksitas tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara RI di bidang pertanahan dan keagrariaan, maka diperlukan penataan kelembagaan secara lebih kuat, mendasar, strategis dan menyeluruh. Penataan yang bersifat penyegaran dan pemantapan kelembagaan ini mestilah diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pertanahan sejalan dengan tuntutan peningkatan kompetensi dan kapbilitas personel BPN RI agar mampu menuntaskan masalah-masalah di masa lampau, menangani masalah yang aktual sedang berlangsung, serta mengurangi timbulnya masalah di masa mendatang, sekaligus mengantisipasi perkembangan di masa depan terkait berbagai aspek di bidang pertanahan.

Tanah dan pertanahan merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi sumber-sumber keadilan dan kemakmuran masyarakat. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah mencirikan hubungan yang bersifat abadi, sebagaimana ungkapan "Sadumuk bathuk, sanyari bumi; yen perlu ditohi pati". Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah-air dari keseluruhan Bangsa Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud sampe Rote. Tanah menjadi perekat Negara Kesatuan; oleh karena itu, tanah perlu dikelola dan diatur serta ditata secara nasional, regional dan sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung keberhasilan tanah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi tuntutan utama instansi Badan Pertanahan Nasional R.I.

LAKIP BPN-RI merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional R.I. dapat tercapai, yaitu terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif.


Tahun 2012

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi sepanjang tahun 2012 dalam penanganan tugas pemerintah di bidang pertanahan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012. Dalam pengelolaan pertanahan, BPN RI juga secara terus-menerus melakukan penataan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan berkomitmen untuk membangun sistem yang baik bagi pelayanan publik. Hal itu dilaksanakan dengan pendekatan secara sistematik terhadap sistem pelayanan publik yang baik dengan memperhatikan faktor internal di lingkungan BPN RI dan eksternal di luar jajaran BPN RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran yang didistribusikan pada lima program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Pengelolaan Pertanahan, serta Program Pendidikan Tinggi dengan jumlah total dana sebesar Rp3.881.135.536.000,- Realisasi yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.986.260.428.000,- atau 76,76%.

Rincian realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012 tersebut menghasilkan capaian-capaian kegiatan prioritas yang terdiri antara lain:

 


  • Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi di seluruh Indonesia masing-masing seluas 3.160.000 Ha (100%), 15.237.394 Ha (100%), dan 2.378.193 Ha (87,77%);

  • Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui kegiatan Legalisasi Aset Tanah yang terealisasi sebanyak 844.517 bidang (92,95%);

  • Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui peningkatan persentase jumlah wilayah/bidang/ luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta Redistribusi Tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan seluas 122.519 bidang (81,89%);

  • Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara berkeadilan melalui penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang ditetapkan sebanyak 22 SK, jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis dan pemerintah sebanyak 31 Paket dan bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat sebanyak 100 SK;

  • Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia melalui peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara, yang telah dapat diselesaikan masing-masing sebanyak 168 Kasus, 237 Kasus, dan 117 Kasus.
    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Tahun 2012 ini merupakan pertangung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban BPN RI dalam kurun waktu satu tahun, yani di tahun 2012 ini.

 

Download dokumen
Laporan Kinerja Tahun 2012 (pdf)


Tahun 2013

 

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi BPN-RI dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2013 bagi pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan umpan balik peningkatan kinerja tahun 2014, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun 2013 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPN-RI Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013.

LAKIP BPN-RI Tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja BPN-RIdapat tercapai, yaitu terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif.

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2013, pagu anggaran adalah sebesar Rp. 4.442.647.950.000,- (empat triliun empat ratus empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.3.658.2343562.542,- (Tiga triliun enam ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) atau 82,51% dari pagu anggaran.

 

Download dokumen
Laporan Kinerja Tahun 2013 (pdf)


Tahun 2014

Laporan Kinerja BPN RI Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BPN RI periode tahun2010-2014 sehingga secara akumulutatif capaian kinerja dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja Renstra BPN RI yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2014 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang tepat. Hasil evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.

 

Download dokumen
Laporan Kinerja Tahun 2014 (pdf)

 


 

Tahun 2015

Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN periode tahun 2015-2019 sehingga secara kumulutatif capaian kinerja dari tahun 2010-2014 menggambarkan juga capaian kinerja Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang dimaksud. Dengan kata lain, asumsi-asumsi penyusunan Rencana Strategis tahun 2015-2019 telah disimpulkan benar ataukah ada yang kurang tepat. Hasil evaluasi semacam ini sangat berguna untuk merumuskan asumsi-asumsi yang relevan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Manfaat atau benefit tercermin dari rumusan sasaran dan indikator program di setiap level eselon satu. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator program baik di pusat dan daerah.

Telah diupayakan dengan segala daya baik pikiran dan tenaga bahkan melalui diskusi yang hangat, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 masih dijumpai kekurangan disana sini. Namun besar harapan, kiranya Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015 diapresiasi seluruh masyarakat sehingga upaya menjadikan tanah dan pertanahan bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia segera terwujud. Laporan Kinerja ini juga menjadi bahan masukan yang sangat baik untuk perbaikan mutu perencanaan ke depan.

 

Download dokumen
Laporan Kinerja Tahun 2015 (pdf)