23/03/2017 Distribusi Lahan Demi Kesejahteraan

Distribusi Lahan Demi Kesejahteraan

Media Indonesia, Hal 17 | Kamis, 23 Maret 2017

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40% rakyat yang masuk lapisan ekonomi terbawah.

23/03/2017 Harus Sejalan Semangat Reforma Agraria

Harus Sejalan Semangat Reforma Agraria

Kedaulatan Rakyat, Hal 8 | Kamis, 23 Maret 2017

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan, semua regulasi tentang pertanahan harus sejalan dengan semangat reforma agraria yang ingin diwujudkan pemerintah. Semangat yang dibangun dalam reforma agraria, dengan terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan.

23/03/2017 Reforma Agraria Tingkatkan Perekonomian

Reforma Agraria Tingkatkan Perekonomian

Republika, Hal 2 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Joko Widodo meminta reforma agraria dan perhutanan sosial digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sasarannya adalah 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah.

23/03/2017 Kesejahteraan Masyarakat Akan Meningkat Via Reforma Agraria

Kesejahteraan Masyarakat Akan Meningkat Via Reforma Agraria

Ekonomi Neraca, Hal 6 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40 persen rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset betul-betul dikawal detil dan tepat sasaran sehingga mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) reforma agraria dan kehutanan sosial di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/3).

23/03/2017 Jokowi: Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan

Jokowi: Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan

Ekonomi Neraca, Hal 1 | Kamis, 23 Maret 2017

Presiden Jokowi mengingatkan agar program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 40% rakyat yang masuk dalam lapisan ekonomi terbawah. Sementara Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bias mencapai 5,2% pada tahun ini.

1/03/2017 UU Pertanahan Permudah Proses Redistribusi Lahan

UU Pertanahan Permudah Proses Redistribusi Lahan

DPR meyakini proses redistribusi lahan akan berjalan lebih mudah dengan adanya payung hukum berupa UU tentang Pertanahan. Saat ini, UU tersebut masih dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah dan diharapkan bisa terbit tahun ini. UU Pertanahan akan mengatur mekanisme redistribusi lahan kepada yang berhak sekaligus mengatur instansi mana saja yang terlibat dalam proses tersebut.

1/03/2017 Pelaku Usaha Peroleh Sertifikasi Tanah Gratis

Pelaku Usaha Peroleh Sertifikasi Tanah Gratis

Fajar, Halaman 8 | Selasa, 28 Februari 2017

PARA pelaku usaha dan IJKM di Pangkep semakin dimudahkan dalam menjalankan unit usahanya. Saat ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Pangkep bekerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi para pelaku usaha tersebut.

1/03/2017 Lahan 3 Juta Ha Siap Dibagikan

Lahan 3 Juta Ha Siap Dibagikan

Bisnis Indonesia, Hal 31 | Selasa, 28 Februari 2017

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengidentifikasi sekitar 3 juta hektare lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam program reforma agraria. Beberapa lahan itu merupakan bekas dari hak guna usaha perkebunan.

23/02/2017 BPN Jaminkan TIdak Terbitkan Sertifikat

BPN Jaminkan TIdak Terbitkan Sertifikat

Jawa Pos, Halaman 26 | Rabu, 22 Februari 2017

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjamin tidak akan menerbitkan sertifikat untuk bangunan yang berada di area konservasi. Bahkan, sejak 2016, Kantor Pertanahan Surabaya (perwakilan BPN di Surabaya) telah mengeluarkan blokir khusus.

23/02/2017 Berita Foto: Raker Pertanahan

Berita Foto: Raker Pertanahan

BIsnis Indonesia, Halaman 5 | Kamis, 23 Februari 2017

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan daftar inventaris masalah RUU Pertanahan serta masalah-masalah mengenai sengketa pertanahan.

RSS
12345678910 Last