PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN BATAS WLLAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU MENJADI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NGADA DARI MBAY KECAMATAN AESESA KE BAJAWA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2005

TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2002

TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG. PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002

TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2000

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000

TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2000

TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2000

TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2000

TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH

RSS
12345678