PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1977

TENTANG PENYELENGGARAAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI BERSAMADAN PEMILIKAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN YANG ADA DIATASNYA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1977

TENTANG KEWAJIBAN MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI BAGI PARA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 149 TAHUN 1977

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG DI ATASNYA TERDAPAT RUMAH NEGERI GOLONGAN III YANG TELAH DIJUAL

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1977

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1976

TENTANG PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975

TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1975

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1975

TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA DAN PEMILIKAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA SERTA PENERBITAN SERTIPIKATNYA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1975

TENTANG PEDOMAN MENGENAI PENETAPAN UANG PEMASUKAN, UANG WAJIB TAHUNAN DAN BIAYA ADMINISTRASI YANG BERSANGKUTAN DENGAN PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH NEGARA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1974

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974

TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFOM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1973

TENTANG PEMBAGIAN UANG PEMASUKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1973

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972

TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 1971

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI PROPINSI IRIAN BARAT

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR Sk.59/DDA TAHUN 1970

TENTANG PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1970

TENTANG PENYELESAIAN KONVERSI HAK-HAK BARAT MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK GUNA USAHA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1968

TENTANG PENERTIBAN DAN PENGGUNAAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DI BIDANG AGRARIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1967

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1966

TENTANG PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1965

TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 7 TAHUN 1965

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM TERSEBUT DALAM AYAT 3 YO AYAT 5 PASAL 1 KETENTUAN KONVERSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA YANG DIBEBANI DENGAN HAK OPSTAL ATAU ERFPACHT UNTUK PERUMAHAN

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1965

TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 10 TAHUN 1965

TENTANG PUNGUTAN UANG PEMASUKAN DAN PENGGANTIAN HARGA FORMULIR

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 8 TAHUN 1964

TENTANG CARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH CQ PANITYA LANDREFORM KECAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NO. 4 TAHUN 1964

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 6 TAHUN 1964

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1964

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJANJIAN BAGI-HASIL

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1964

TENTANG CARA PEMUNGUTAN UANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 7 TAHUN 1963

TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI IZIN PAKAI TANAH DI KEBAYORAN BARU

RSS
1234