PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT-KREDIT TERTENTU

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DAERAH UJI COBA

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KOTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI SELURUH INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG FATWA TATA GUNA TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1984

TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA/PERUMAHAN MURAH YANG DISELENGGARAKAN DENGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH DARI BANK TABUNGAN NEGARA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1979

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978

TENTANG FATWA TATA-GUNA TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1978

TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1978

TENTANG PENAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA PENDAFTARAN TANAH UNTUK BADAN-BADAN TERTENTU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1978

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 1978

TENTANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA FOTOGRAMETRIS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN DI BIDANG PENGURUSAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK

RSS
1234