KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/KPTS/1994 TAHUN 1994

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO. 05/KPTS/1993 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN KAPLING SIAP BANGUN (KP-KSB), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (KP-RSS), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KP-RS), DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (KP-RUSUN)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 648-384 TAHUN 1992 NOMOR 739/KPTS/1992 NOMOR 09/KPTS/1992

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIIMAN DENGAN LIINGKUNGAN HUNIIAN YANG BERIIMBANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 60/PRT/1992

TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 942 TAHUN 1991

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RUMAH SUSUN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG RUMAH SUSUN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 540 TAHUN 1990

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP PEMBEBASAN LOKASI/LAHAN ATAS BIDANG TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FISIK KOTA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR I.0.1. TAHUN 1989

TENTANG PENGAMANAN BLANGKO SERTIPIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1336/KMK.04/1989 TAHUN 1989

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DIBANGUN DAN ATAU DIADAKAN OLEH PERUM PERUMNAS

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 231/Kpts/OP/4/1980 NOMOR 135 TAHUN 1980 NOMOR 243/KPTS/1980

TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENGENDALIAN, TEAM PEMBINA DAN TEAM PELAKSANA PENCETAKAN SAWAH

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 211 TAHUN 1980 NOMOR 714/Kpts/Um/9/1980

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI NOMOR 91 Tahun 1973 NOMOR 77/KPTS/MEN/1973

TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BESERTA SERTIPIKATNYA BAGI PARA TRANSMIGRAN YANG SUDAH MENETAP

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1973

TENTANG PELAKSANAAN PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA DAN TRANSMIGRASI NOMOR Sk/1/Dd AT/Agr/67 TAHUN 1967

TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN GEREJA ROMA KATOLIK SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI TANAH DENGAN HAK MILIK

PRESIDIUM KABINET DWIKORA MENKO HUKUM & DALAM NEGERI/KETUA MAHKAMAH AGUNG, MENTERI AGRARIA, MENTERI KEHAKIMAN KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR Aa/E/106/1965 TAHUN 1965

TENTANG KOORDINASI ANTARA PANITYA LANDREFORM DENGANPENGADILAN LANDREFORM

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN MENTERI DALAM NEGERI No. 30/DEPAG/65 No. 11/DDN/1965

TENTANG PENEGASAN KONVERSI MENJADI HAK PAKAI DAN PEMBERIANHAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK GOGOLANTIDAK TETAP

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA DAN MENTERI DALAM NEGERI No. SK. 40/KA/1964 DD. 18/1/32

TENTANG PENEGASAN KONVERSI HAK GOGOLAN TETAP

SURAT EDARAN KEPALA STAF PENGUASA PERANG Nomor 0725/Peperti/1961 TAHUN 1961

TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENERANGAN MENGENAI LANDREFORM

PENGUMUMAN DEPARTEMEN AGRARIA TANGGAL 19 NOPEMBER 1960

TENTANG U.U. No. 5 Tahun 1960; L.N. 1960-104 dan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960

RSS
12