KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK 264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

TENTANG PENANGANAN KHUSUS KRISIS KEBAKARAN LAHAN/HUTAN DALAM LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK 272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018

TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI PULAU BATAM MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS -+ 330 (TIGA RATUS TIGA PULUH) HEKTAR DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DARI KAWASAN TAMAN BURU PULAU REMPANG SELUAS _+ 7.560 (TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU) HEKTAR MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI, DI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PETUNJUK TEKNIS NOMOR 01/JUKNIS/D-VII/2018

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

PETUNJUK TEKNIS NOMOR 1069/3.1-100/IV/2018

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGADALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3/Menhut-11/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INPRES NOMOR 2 TAHUN 2014-PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2/INS/VI/2013 TAHUN 2013

TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG STANDARDISASI PENGELOLAAN TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1/Ins/II/2013 TAHUN 2013

TENTANG INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSITAHUN 2011

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DANPENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/KMK.02/2010

TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNPB PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA BPN RI 2010-2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.2/2009

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 31 /PB/2008

TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAHBAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMYANG DANANYA BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/25/M.PAN/2/2004

TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SERTIPIKASI TANAH WAKAF

RSS
12