KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1989

TENTANG KAWASAN INDUSTRI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988

TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1984

TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1984

TENTANG PEMBERLAKUAN SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980

TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PENYELENGGARAAN LANDREFORM

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1980

TENTANG KEBIJAKSANAAN MENGENAI PENCETAKAN SAWAH

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1980

TENTANG DANA JAMINAN REBOISASI DAN PERMUDAAN HUTAN AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1980

TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK USAHA PATUNGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1978

TENTANG BADAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1978

TENTANG KESEMPATAN BAGI PENDUDUK SETEMPAT BERPINDAH KE DALAM PROYEK TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1974

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 263 TAHUN 1964

TENTANG PENYEMPURNAAN PANITYA LANDREFORM SEBAGAIMANA TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 131 TAHUN 1961.

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 509 TAHUN 1961

TENTANG PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPBULIK INDONESIA NO. 131 TAHUN 1961

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON ILEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 131 TAHUN 1961

TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN LANDREFORM

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2003

TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

RSS
12