KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.15/DJA/1982 TAHUN 1982

TENTANG PENGUASAAN KEMBALI TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING NO. 7267 DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTU BERLAKUNYA YANG TERLETAK DI KARET KUNINGAN WILAYAH JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.13/DJA/1982 TAHUN 1982

TENTANG PENETAPAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI PEMBERIAN ATAU PENEGASAN/PENGAKUAN HAK MILIK KEPADA PETANI PESERTA PROYEK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN (PIR, PIR KHUSUS PIR LOKAL, P.R.P.T.E., PENGEMBANGAN KARET RAKYAT, PENGEMBANGAN KELAPA RAKYAT)

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 802.124/3425/Agr. TAHUN 1982

TENTANG KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 196 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI LANDREFORM PADA KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 277 TAHUN 1982

TENTANG KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI LINGKUNGAN KARET, KARET KUNINGAN DAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI WILAYAH JAKARTA SELATAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 268 TAHUN 1982

TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENERTIBAN/ PEMANFAATAN TANAH YANG DICADANGKAN BAGI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 196 TAHUN 1982

TENTANG PEMBENTUKAN SEKSI LANDREFORM PADA KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 1981

TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 1980 MENGENAI PERINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA PELAKSANAAN LANDREFORM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 1981

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM SEBAGAI DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 222 TAHUN 1981

TENTANG PEMBENTUKAN SUB DIREKTORAT LANDREFORM PADA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 220 TAHUN 1981

TENTANG BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 189 TAHUN 1981

TENTANG PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 1978

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI DAN KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1978

TENTANG LARANGAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 258 TAHUN 1975

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN UANG SEWA DAN GANTI RUGI ATAS TANAHTANAH YANG TERKENA KETENTUAN-KETENTUAN LANDREFORM.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 257 TAHUN 1975

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TEKNIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SECARA LANGSUNG

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 1973

TENTANG PENGUASAAN TERHADAP TANAH-TANAH PERKEBUNAN TERLANTAR DAN ATAU DITELANTARKAN DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR Sk. 19/DDA/1971 TAHUN 1971

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR Sk. 26/DDA/1970 TAHUN 1970

TENTANG PENEGASAN KONVERSI PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 88/Depag/1965 TAHUN 1965

TENTANG PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA SEMUA KEGIATAN ANGGAUTA-ANGGAUTA PANITYA LANDREFORM PUSAT/DAERAH YANG MEWAKILI BARISAN TANI INDONESIA (B.T.I.)

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 5/DEPAG/1965 TAHUN 1965

TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TERSEBUT PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR SK.8/KA/1963 BAGI P.N.P.R. WISAYAYASA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 2/Depag/1965 TAHUN 1965

TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DARI PERSATUAN RAKYAT TANI (PERTA) DARI KEANGGAUTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN LANDREFORM PUSAT

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Bm/3/36 TAHUN 1965

TENTANG PENGANGKATAN/PENEGASAN KEANGGAUTAAN BADAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN LANDREFORM PUSAT (DISEMPURNAKAN)

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 63/Ka/1964 TAHUN 1964

TENTANG PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TANGGAL 1 APRIL 1964 NO. SK. 38/KA/64

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 45/Depag/64 TAHUN 1964

TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO PENYELESAIAN LANDREFORM

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR Sk. 33/Depag/1964 TAHUN 1964

TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN/ANGGAUTA-ANGGAUTA BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI (BOMATANI) PUSAT

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk. 8/Ka TAHUN 1963

TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BEKAS MILIK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN BANK-BANK NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk. 12/Ka TAHUN 1963

TENTANG KONVERSI HAK OPSTAL DAN ERFPACHT DIATAS TANAH EIGENDOM KOTAPRAJA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk. 10/Ka TAHUN 1963

TENTANG PENEGASAN BERLAKUNYA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56/1960 BAGI GADAI TANAMAN KERAS

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR Sk. 35/Ka TAHUN 1962

TENTANG PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA NOMOR SK XI/1/Ka TAHUN 1962

TENTANG PANITYA PENAKSIR GANTI KERUGIAN UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

RSS
123