05/07/2018 16:15:00
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Provinsi Sumatera Barat
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span>Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Bapak Sudaryanto, SH, MM. Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Provinsi Sumbar menyampaikan </span><span>Pelaksanaan Reforma Agraria </span><span>m</span><span>enjadi perhatian </span><span>k</span><span>husus pemerintah pusat </span><span>sebagaimana tercantum</span><span> dalam nawacita ke 5 yaitu</span><span> </span><span>“meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Jt </span><span>H</span><span>ektar, dengan skema 4,5 Jt </span><span>H</span><span>ektar Legalisasi aset (PTSL, dll)</span><span> dan</span><span> 4,5 Jt </span><span>H</span><span>ektar Redistribusi Tanah</span><span>.</span></p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">GTRA Provinsi Sumbar Tahun 2018 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 640-247-2018 tanggal 3 April 2018, yang mana Gubernur selaku Ketua, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar sebagai Ketua Harian serta Kepala Dinas Terkait selaku Anggota. Selanjutnya Kepala Kanwil BPN Prov Sumatera Barat telah membentuk Tim Pelaksana Harian dengan SK Nomor 85/Kep.13.12/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang beranggotakan para pejabat teknis di masing-masing dinas / instansi terkait, sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan serta koordinasinya. Adapun total sumber Tanah Objek Tanah Terlantar (TORA)<span> </span>di Sumbar Tahun 2018 dan 2018 sejumlah 112.560 Hektar.
</p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span>Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumbar mengharapkan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria ini dapat menjadi awal yang baik dalam rangka peningkatan sinergitas seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Barat terutama yang masuk dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span>Dalam Rakor GTRA tersebut, Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bapak Ir. Arif Pasha, MM, menyebutkan GTRA dibentuk untuk membantu percepatan pencapaian target reforma agraria nasional seluas 9 Huta Hektar yang terbagi ke dalam dua program, yakni Legalisasi Aset seluas 4,5 Juta Hektar, mencakup 3,9 Juta Hektar legalisasi aset dan 0,6 Juta Hektar tanah transmigrasi yang belum bersertifikat; dan, Redistribusi Tanah seluas 4,5 Juta Hektar, mencakup Tanah Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang dan tidak dimanfaatkan seluas 0,4 Juta Hektar dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 Juta Hektar.</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span>Dalam paparannya, Direktur Landreform menjelaskan ada beberapa tujuan Reforma Agraria diantaranya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yakni dengan memberdayakan masyarakat melalui akses Reforma Agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. </span><span>Pembentukan kelembagaan Reforma Agraria menjadi sangat penting dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan </span><span>Reforma Agraria</span><span> baik di pusat maupun di daerah</span><span> agar terwujud tujuan dari Reforma Agraria.</span>
</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat, Bapak Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GTRA Prov. Sumbar berkesempatan hadir untuk memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, koordinasi antara semua pemangku kepentingan dan juga kemeterian penting, untuk tercapainya program Reforma Agraria. “Kegiatan ini bertujuan untuk upaya tercapainya program Reforma Agraria melalui koordinasi antara Kementerian/Lembaga maupun stakeholder,” kata Irwan Prayitno. Gubernur Sumbar mengharapkan, dengan kegiatan tersebut akan bisa mencapai koordinasi antara tim secara komprehensif, dan juga dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan Reforma Agraria di pusat dan daerah.
</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Rakor tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Penataan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto, Direktur Land Reform Arief Pasha, Direktur Konsolidasi Tanah Rudi Rubijaya, Tim Gugus Tugas Reforma Agararia Provinsi Sumatera Barat, dan juga Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span> </span></p>
<p> </p>
04/07/2018 4:22:00
Pelantikan Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Kanwil BPN Sumbar
Provinsi Sumatera Barat
<p><span>Bapak Sudaryanto, SH, MM., Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melantik 81 (delapan puluh satu) Pejabat, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan 50 (lima puluh) Pejabat Pelaksana (Eselon V) di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 4 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, seluruh Kepala Bidang, dan seluruh Kepala Kantor di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat beserta karyawan dan karyawati.</span> </p>
<p>Pelantikan ini diselenggarakan dalam rangka penyegaran sekaligus mengisi jabatan pejabat yang telah purna tugas. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan struktur pejabat baru yaitu kapasitas, kemampuan dan domisili terutama untuk Ibu-ibu adanya pertimbangan dekat dengan keluarga. Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Pelantikan, Pengucapan Sumpah oleh Pejabat yang dilantik serta amanat dari Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat serta ditutup dengan doa.
</p>
<p>Dalam amanatnya Bapak Kakanwil menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk langsung melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor, dapat segera melaksanakan tugas sesuai jabatan baru dalam rangka mensukseskan target legalisasi aset yang dibebankan kepada masing-masing kantor pertanahan. Semoga dengan pelantikan ini akan memperlancar tugas-tugas Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat dalam fungsinya untuk melakukan pelayanan pertanahan yang maksimal kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat.</p>
07/06/2018 6:56:00
Perjanjian Kerja Sama Kanwil BPN Sumbar dengan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur
Provinsi Sumatera Barat
<p style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: #333333;">Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KS.02/10/1/1/JDH/UT/PI.II-18 dan Nomor : 6/SKB/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).</span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: #333333;">Tujuan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil BPN Provinsi Sumbar dengan PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam menyelesaikan sertipikasi hak atas tanah dan membantu penanganan permasalahan tentang aset tanah dengan prinsip sinergitas dengan tujuan melakukan penyelamatan aset tanah milik PT. Pelindo II (Persero).</span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: #333333;">Dalam sambutannya Bapak Sudaryanto Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa peran BPN adalah membantu dalam sertipikasi aset, pihak PT. Pelindo II (Persero) tetap harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pendaftaran Tanah yang berlaku. Begitu juga dalam penanganan permasalahan aset PT. Pelindo II (Persero), BPN akan berperan dalam menyelenggaran mediasi terhadap para pihak yang bersengketa dan mengupayakan adanya penyelesaian masalah dengan cara damai melalui musyawarah.</span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: #333333;">Sementara itu GM PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur Armen Amir, SH berharap sebagaimana pengalaman sebelumnya bahwa melalui Perjanjian Kerja Sama dengan BPN dapat mengoptimalkan penyelesaian proses sertipikasi maupun penaganan masalah aset tanah PT. Pelindo II (Persero).</span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="padding: 0cm; border: 1pt none windowtext; color: #333333;">Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur dengan PT. Pos Indonesia Padang.</span></p>
22/05/2018 6:06:00
Presiden Joko Widodo Menyerahkan 510 Sertipikat Tanah Wakaf di Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat
<p style="margin-bottom: 10pt; text-align: justify;"><span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Bertempat di Masjid Jami’atul Huda Ketaping Kecamatan Kuranji Kota Padang sebelum sholat dzuhur Presiden Joko Widodo menyerahkan 510 Sertipikat Tanah Wakaf kepada Pengelola Wakaf (Nazhir). Dalam penyerahan simbolis kepada 19 nazhir perwakilan masing-masing kabupaten/kota Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Sudaryanto. Acara ini juga turut dihadiri Mensekab Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wamen ESDM Arcandra Tahar dan Komut BRI Andrinof Chaniago.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Dalam sambutannya Bapak Jokowi menyampaikan bahwa tanah-tanah wakaf sangat penting disertipikatkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap objek wakaf. Oleh sebab itu pensertipikatan terhadap tanah wakaf tidak boleh berhenti dan harus terus dilakukan supaya menekan angka sengketa atau konflik terhadap objek tanah yang telah diwakafkan.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">510 Sertipikat Tanah Wakaf yang diserahkan oleh Bapak Joko Widodo tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rincian :</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Padang 60 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Bukittinggi 16 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Padang Panjang 18 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Agam 32 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Lima Puluh Kota 34 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Payakumbuh 18 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Pasaman 30 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Solok 25 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Solok 17 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Tanah Datar 26 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Sijunjung 45 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Sawahlunto 10 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Padang Pariaman 35 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Pesisir Selatan 25 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Kepulauan Mentawai 10 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kota Pariaman 18 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Pasaman Barat 40 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Dharmasraya 25 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">• Kabupaten Solok Selatan 26 sertipikat</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf oleh Bapak Joko Widodo merupakan rangkaian acara kunjungan kerja Presiden di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Bapak Presiden telah meresmikan beroperasinya Kereta Api Minangkabau Ekspres dengan rute Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Kota Padang. Selanjutnya setelah penyerahan sertipikat Tanah Wakaf Bapak Presiden meresmikan Sekolah dan Rusun Santri Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333;"></span></p>
16/05/2018 1:29:00
PELANTIKAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI (SKB) WILAYAH KERJA SUMATERA BARAT DAN PENANDATANGANAN PKS KANWIL BPN SUMBAR BERSAMA BLK PADANG
Provinsi Sumatera Barat
<p style="text-align: justify;">Bapak Sudaryanto, S.H., M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat melantik 44 (empat puluh empat) Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Surveyor Kadaster (SK) dan 37 (tiga puluh tujuh) Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat di Aula Maninjau Komplek Balai Latihan Kerja Padang di Bandar Buat Kota Padang. Dari 37 Asisten Surveyor kadaster yang dilantik, 20 (dua puluh) diantaranya adalah siswa Lulusan Pendidikan Juru Ukur di BLK Padang yang sebelumnya telah magang di beberapa Kantor Pertanahan dan telah lulus Ujian Lisensi sebagai Asisten Surveyor Kadaster (ASK).</p>
<p style="text-align: justify;">Selesai pelantikan dan pengambilan sumpah SK dan ASK, dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Bapak Sudaryanto, S.H., M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat bersama Bapak <span>Syamsi Hari, S.E., M.M. selaku Kepala Balai Latihan Kerja Padang. Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai aplikasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor : 1/NK/MEN/I/2018 dan Nomor : 1/SKB/I/2018 tentang Sinergitas Peningkatan Kerja Sama Bidang Pertanahan dan Pelatihan di Bidang Geomatika.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Dalam Perjanjian Kerja Sama ini disepakati Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Juru Ukur/Asisten Surveyor Kadaster dimana pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar menyediakan tenaga pengajar, menyediakan tempat magang, memberikan lisensi sebagai Asisten Surveyor Kadaster terhadap peserta yang dinyatakan lulus ujian serta memfasilitasi sebagai mitra dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan. Sedangkan Pihak BLK Padang menyediakan tempat pelatihan, peralatan pendukung pelatihan, dan anggaran selama pelatihan.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Acara Pelantikan Surveyor Kadaster Berlisensi ini dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha, Kabid Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Direktur Politeknik Negeri Padang Surfa Yondri ST., SST., M Kom.</span> Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Sumbar Drs.Zudarmi, M.Si dan Kepala BLK Pekanbaru.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Dalam sambutannya Bapak Sudaryanto menyampaikan kerja sama ini akan terus di kembangkan bahkan akan diikuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Balai Latikan Kerrja dan Pemerintah Daerah setempat serta tidak menutup kemungkinan ikut melibatkan institusi lain seperti Politeknik Negeri Padang sebagai Lembaga Pendidikan Vokasi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Kepala BLK Padang menyampaikan BLK Padang siap menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan menggunakan semua fasilitas yang ada di BLK Padang serta peralatan yang selalu diupdate model-model terbaru dan canggih terutama dalam bidang survey dan pengukuran.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Perjanjian Kerja Sama ini nantinya akan mencetak 1 (satu) orang petugas ukur setiap nagari sebagaimana Program Gubernur Sumatera Barat yaitu “Nagari PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap)”. Politeknik Negeri Padang melalui Direkturnya Surfa Yondri ST., SST., M Kom.</span> siap mendukung dalam penyediaan tenaga pengajar dan peralatan yang dimiliki.</p>