Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebenarnya sudah dimulai dilakukan sejak Tahun 2006 yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

BPN RI juga menyelenggarakan fungsi-fungsi dibidang pertanahan, mulai dari fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, hingga fungsi lain dibidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010, BPN RI telah menetapkan visi pembangunan pertanahan 2010-2014, yaitu: "Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Tanah dan Pertanahan untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, serta Keadilan dan Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan Republik Indonesia."

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi guna mewujudkan visi pembangunan pertanahan tersebut, BPN RI dituntut untuk membangun organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak bulan Maret Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 96/KEP-100.3.43/III/2010 telah dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) BPN RI.

Selanjutnya pada Tahun 2012 dalam rangka mempersiapkan Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 2010-2014, ditetapkan Tim RB BPN RI yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor) dan yang terakhir telah ditetapkan pula Tim Manajemen Perubahan BPN RI, sesuai dengan Keputusan Kepala BPN RI No. 572/KEP-3.43/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN RI No. 99/KEP-3.43/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Tim Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPN RI.

Keikutsertaan BPN RI dalam proses Reformasi Birokrasi secara resmi dimulai sejak tanggal 15 Januari 2013, ditandai dengan telah diserahkannya Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 2010-2014 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meliputi 9 program yang dijabarkan kedalam 27 kegiatan dan sekaligus menetapkan 2 (dua) program ”Quick Wins” BPN RI untuk tahun 2013-2014, yaitu Program Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah, dengan harapan bahwa kepercayaan masyarakat kepada BPN RI akan semakin meningkat. Hal ini kemudian telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN dan RB dengan melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) oleh Tim Verlap RB Nasional tanggal 21 Februari 2013.

Sebagai bukti dan komitmen dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, BPN RI telah melakukan beberapa hal antara lain:
  1. Pencanangan pemakaian PIN RB untuk seluruh jajaran pegawai di lingkungan BPN RI dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPN No.44/KEP-100.3.4/I/2013.
  2. Sosialisasi dan internalisasi persamaan persepsi kegiatan RB melalui "Buku Saku Reformasi Birokrasi".
  3. Terkait Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, telah dilakukan:
    1. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu:
      • Tertib Administrasi:
        • Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten.
        • Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
        • Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
        • Pengelolaan buku tanah, surat ukur, peta, warkah secara baik dan tertib.
        • Pencatatan setiap surat masuk dan surat keluar.
        • Menjawab surat-surat masuk sesuai aturan.
        • Terselenggaranya tata persuratan yang tertib dan lebih efektif/efisien.
        • Standarisasi naskah dinas.
        • Penataan arsip pertanahan (peta, buku tanah, surat ukur, warkah) dalam manajemen arsip modern.
        • Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap kegiatan.
        • Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan.
      • Tertib Anggaran:
        • Penertiban Rekening.
        • Pelaksanaan Anggaran.
        • Penatausahaan Keuangan.
        • Pelaporan Keuangan.
        • Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.
      • Tertib Perlengkapan:
        • Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan kebutuhan.
        • Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuannya.
        • Terlaksananya transfer Barang Milik Negara dengan tertib.
        • Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang terhadap barang yang sudah tidak mampu mendukung tugas dan fungsi kantor.
        • Standarisasi sarana dan prasarana baik jumlah maupun spesifikasinya.
        • Penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
        • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
      • Tertib Perkantoran:
        • Penataan ruang kantor yang lebih efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
        • Menjaga kebersihan dan kerapian kantor.
        • Standarisasi gedung kantor.
        • Standarisasi/penyiapan loket pelayanan dan pengaduan masyarakat.
      • Tertib Kepegawaian:
        • Pola karier dengan merit system.
        • Reward and Punishment.
        • Rekrutmen yang transparasi.
        • Pendidikan Penjenjangan yang teratur.
        • Pembinaan jabatan secara teratur.
        • Peningkatan kemampuan dan keterampilan.
        • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang tertib.
      • Tertib Disiplin Kerja:
        • Mentaati jam kerja.
        • Penyelesaian target kerja.
        • Menggunakan Pakaian dinas.
        • Rapih.
        • Membuat buku kegiatan harian.
        • Mengisi daftar hadir.
      • Tertib Moral:
        • Melaksanakan kode etik BPN (Peraturan KBPN Nomor 8 Tahun 2011).
        • Menjaga kehormatan pimpinan, diri sendiri dan keluarga.
        • Menjaga sikap, tingkah laku dan etika.
        • Menghindarkan dari perbuatan tercela, dan lain-lain.
    2. Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi, yang meliputi:
      • Pembangunan dan Penerapan Sistem Rekrutmen.
      • Sistem Pendidikan.
      • Kode Perilaku.
      • Standar Minimum Profesi.
      • Pola Jenjang Karier.
      • Sistem Pengawasan.
      • Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Profesi.
    3. Pelayanan 1 (satu) hari selesai (one day service).
    4. Pelayanan akhir pekan (weekend service).
    5. Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
    6. Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    7. Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BPN RI.
    8. Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
    9. Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPN RI
    10. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
    11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
    12. Loket Pelayanan Pertanahan.
    13. Penetapan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebagai hasil dari Analisis Jabatan.
    14. Pelaksanaan Diklat berbasis kompetensi tahun 2013 berdasarkan jabatan fungsional umum.
    15. Sosialisasi dan Pelatihan tentang Penilaian Prestasi Kerja sebagai pengganti DP3 kepada seluruh pegawai BPN RI.
    16. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2012-2013 dilakukan berdasarkan formasi jabatan fungsional umum yang lowong, hasil dari Analisa Beban Kerja 2013-2017, serta proses penerimaannya berdasarkan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh MENPAN dan RB, sehingga dipastikan penyelenggaraan penerimaan CPNS BPN RI bersih dari KKN.
    17. Pemetaan Kompetensi Individu yang telah dilaksanakan di BPN Pusat dan 31 (tiga puluh satu) Kanwil BPN Provinsi Tahun Anggaran 2012-2013.
    18. Penetapan Program Monitoring dan Perlindungan "Wishtle Blower".
    19. Penguatan lembaga pertanahan sebagai tindaklanjut Undang-undang pemekaran wilayah melalui pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan dan pembentukan Kantor Pertanahan Definitif.
    20. Inovasi-inovasi dalam rangka percepatan pelayanan di Kantor Pertanahan, antara lain: layanan berkas permohonan melalui SMS, Cekplot Peta, optimalisasi LARASITA, dan banyak lagi inovasi yang sudah dilakukan dan terus dikembangkan.
    21. Pembentukan Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent Of Changes) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi.
    22. Berkaitan dengan Reward dan Punishment telah dilakukan:
      • Promosi dan Mutasi Jabatan sejak 1 Januari 2012 hingga 1 September 2013 sebanyak 3.126 orang, terdiri:
        Eselon II : 82 orang
        Eselon III : 453 orang
        Eselon IV : 2.219 orang
      • Penjatuhan Hukuman Disiplin sebanyak 154 orang, terdiri:
        Hukuman Ringan : 78 orang
        Hukuman Sedang : 18 orang
        Hukuman Berat : 58 orang
        (16 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat).
  4. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menpan dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPN RI telah mengikutsertakan 3 (tiga) Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, dalam Kegiatan Penilaian dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan yang terakhir dilakukan pula di Kantor BPN RI pada tanggal 5 Juli 2013.
  5. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2012, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 24 kementerian/lembaga, salah satunya termasuk kepada BPN RI.
  6. Sebagai lanjutan pemberian opini WTP oleh BPK RI, BPN RI kemudian telah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk menilai kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap bukti-bukti/evidence yang disampaikan dalam kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan melakukan kegiatan Evaluasi Jabatan/Job Grading di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan BPN RI yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPN RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB pada tanggal 26 Juli 2013. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, sehingga diharapkan BPN RI dapat diikutsertakan dalam pengajuan usulan anggaran tunjangan kinerja untuk Tahun 2014.
Download buku saku Reformasi Birokrasi: