25/05/2015 Kementerian ATR/BPN Lakukan  MoU dengan Dewan Masjid Indonesia dan Kementerian Agama

Kementerian ATR/BPN Lakukan MoU dengan Dewan Masjid Indonesia dan Kementerian Agama

Memorandum of Understanding (MoU) tentang Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf Masjid telah ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agama Lukman Hakim, serta Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) K.H. Masdar Faried Mas’udi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/05).

22/05/2015 Kementerian ATR/BPN Tidak Menganggap Sakral Regulasi yang Telah Ada

Kementerian ATR/BPN Tidak Menganggap Sakral Regulasi yang Telah Ada

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka peraturan perundang-undangan yang dirasa menghambat akan segera direvisi atau dihapuskan.

22/05/2015 Menteri ATR/Kepala BPN: Kedudukan Semua Lembaga Tinggi Negara Sejajar

Menteri ATR/Kepala BPN: Kedudukan Semua Lembaga Tinggi Negara Sejajar

Sejak era reformasi, Indonesia tidak mengenal lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kedudukan semua lembaga tinggi negara adalah sejajar. 

22/05/2015 Menteri ATR/Kepala BPN: Inti Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Adalah Membangun Keadilan

Menteri ATR/Kepala BPN: Inti Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Adalah Membangun Keadilan

Tanah merupakan salah satu perangkat untuk membangun ruang keadilan bagi rakyat. Oleh karena itu, inti kebijakan agraria dan tata ruang adalah membangun keadilan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat Indonesia. 

21/05/2015 Calon Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN Jalani Proses Seleksi

Calon Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN Jalani Proses Seleksi

Lima puluh orang peserta seleksi pengisian Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalani proses seleksi berupa presentasi dan wawancara di Aula Prona, Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
18/05/2015 BEM  Fakultas Hukum Universitas Trisakti Laksanakan Kunjungan Profesi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti Laksanakan Kunjungan Profesi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kurnia Toha, menerima kunjungan profesi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, di Operation Room Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Jakarta, Selasa (19/5).

18/05/2015 Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Terapkan Inovasi Pertanahan DEDIKASI TANI TARUNG

Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Terapkan Inovasi Pertanahan DEDIKASI TANI TARUNG

Dalam upaya mencegah terjadinya sengketa pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo menerapkan Inovasi Pertanahan DEteksi DIni KAsus SertipikaSI TAnah & Informasi TAta RUanG (DEDIKASI TANI TARUNG), demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng, Sc. saat paparan mengenai Inovasi dibidang pertanahan di Ruang Rapat Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (14/05).

18/05/2015 Menteri ATR/Kepala BPN Lantik Empat Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/Kepala BPN Lantik Empat Pejabat Eselon I Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, melantik empat Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/05).

14/05/2015 Penyediaan Peta Dasar Harus Memperhatikan Kebutuhan RDTR

Penyediaan Peta Dasar Harus Memperhatikan Kebutuhan RDTR

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Ditjen Infrastruktur Perpetaan telah memprogramkan penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk 219 lokasi atau setara dengan luasan 59.884,54 km2 di seluruh wilayah nusantara pada tahun 2015. Ketersediaan peta dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan merupakan prasyarat utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal itu diungkapkan oleh Plt. Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Budi Situmorang dalam Diskusi bersama komunitas Planners Network yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dengan tema "Tantangan Penataan Ruang Kedepan serta Peta dan Kaitannya untuk RDTR", Selasa (12/5).

13/05/2015

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Luncurkan LARIS

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman meluncurkan Layanan Rakyat Istimewa Sertipikat Tanah (LARIS),  yang merupakan sistem layanan pertanahan secara langsung kepada masyarakat dengan sistem tata kelola dokumen pertanahan  yang disajikan dalam bentuk imaging serta didukung aplikasi berbasis web sehingga dokumen pertanahan tersebut bersifat online dan dapat diakses dimanapun.
RSS
12345678910 Last