5/01/2016 KemenPANRB Umbar Rapor Kementerian, Menteri Agraria: Peringkat Kami Naik

KemenPANRB Umbar Rapor Kementerian, Menteri Agraria: Peringkat Kami Naik

KemenPANRB merilis rapor kementerian dan lembaga. Rapor itu ada setiap tahun, namun baru kali ini dibuka ke publik.

Berita selengkapnya, klik di sini.
5/01/2016 Ini Rapor Akuntabilitas Kinerja 77 Lembaga yang Dinilai KemenPANRB

Ini Rapor Akuntabilitas Kinerja 77 Lembaga yang Dinilai KemenPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membeberkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja 86 kementerian dan lembaga. KemenPANRB menilai dirinya sendiri di peringkat 6 terbaik.

Berita selengkapnya, klik di sini.
12/12/2015 Menteri Ferry Buka Social Justice Forum 2015 di Makassar

Menteri Ferry Buka Social Justice Forum 2015 di Makassar

Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, membuka pertemuan Social Justice Forum (SJF) 2015 yang diselenggarakan lembaga Indonesia Social Justice Network (ISJN) di Makassar. Apa pernyataannya?

Berita selengkapnya, klik di sini.

5/12/2015 Pemerintah Beri Insentif Potong Pajak Penghasilan

Pemerintah Beri Insentif Potong Pajak Penghasilan

JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan insentif pajak melalui paket kebijakan ekonomi VIIyang dirilis, Jumat (4/12). Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, kali ini insentif yang diberikan adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21.

5/12/2015 Street Vendors May Use State Land

Street Vendors May Use State Land

The government will allow street vendors to use state land as part of incentives included in the new economic policy package announced on Friday. Agrarian and Spatial Planning Minister Ferry Mursyidan Baldan said his office would soon issue a regulation that would allow street vendors to use state land in certain parts of the country to conduct their businesses.
5/12/2015 Usaha Padat Karya Diamankan

Usaha Padat Karya Diamankan

Pemerintah mengamankan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Pada paket kebijakan ke tujuh yang diumumkan, kemarin, pemerintah memberi keringanan Pajak Penghasilan bagi pegawai. Hal ini dilakukan karena dampak pelambatan dan semakin ketatnya persaingan di pasar internasional.
5/12/2015 Paket Kebijakan Ekonomi

Paket Kebijakan Ekonomi

Seskab Pramono Anung (kedua kanan) bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kedua kiri) dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis (kiri) memberikan keterangan pers perihal peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid ke-7 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12). Paket ekonomi kali ini berisi kebijakan diantaranya industri padat karya mendapatkan fasilitas keringanan pajak dan percepatan penerbitan akta tanah, terutama bagi PKL.

20/11/2015 Upaya Kementerian ATR/BPN Wujudkan Pertanahan yang Adil Agar Tercipta Ruang Hidup Bagi Rakyat

Upaya Kementerian ATR/BPN Wujudkan Pertanahan yang Adil Agar Tercipta Ruang Hidup Bagi Rakyat

Pertanahan dipandang sangat krusial serta sejalan dengan Nawacita pada angka kelima yang menyatakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang merupakan janji Jokowi, saat terpilih menjadi Presiden RI, disamping itu perlu membentuk suatu Kementerian khusus yang berwenang untuk menjalankan landreform dan juga memiliki fungsi-fungsi perencanaan ruang dan tata guna tanah, administrasi dan informasi sebagai dimensi agraria, pemberian izin dan hak atas tanah.

(Indopos, 20/11/2015, Hal 3)

20/11/2015 Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Tanah

Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Tanah

Negara memberikan hak atas tanah disertai syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemegang haknya. Dampak dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak tersebut, di antaranya menurunnya kualitas fisik tanah maupun lingkungan, penelantaran tanah, dan timbulnya sengketa dan konflik dengan masyarakat. 

(Kompas, 20/11/2015, Hal 24)

 

20/11/2015 47 Perusahaan Terancam Sanksi

47 Perusahaan Terancam Sanksi

Sebanyak 47 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) perkebunan terdeteksi lahannya terbakar sehingga terancam diberikan sanksi pencabutan izin.

(Bisnis Indonesia, 20/11/2015, Hal 8)

RSS
12345678910 Last