24/06/2016 Pemerintah Akui Hak Komunal Sembilan Daerah Masyarakat Adat Papua

Pemerintah Akui Hak Komunal Sembilan Daerah Masyarakat Adat Papua

www.beritasatu.com | Jumat, 24 Juni 2016 | 08:33

Jayapura- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, menutup rangkaian kegiatan Festival Danau Sentani (FDS) ke IX di kawasan wisata Khalkhote, Sentani Timur, Papua, Kamis (23/6) malam.

24/06/2016 Pemerintah Akan Verifikasi Batas Wilayah Tanah Adat Rakyat Papua

Pemerintah Akan Verifikasi Batas Wilayah Tanah Adat Rakyat Papua

www.beritasatu.com | Kamis, 23 Juni 2016 | 20:39

Jayapura - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mendorong upaya verifikasi batas-batas tanah masyarakat adat Provinsi Papua. Verifikasi dilakukan agar hak komunal masyarakat adat asli Papua tidak semakin tersingkirkan.

24/06/2016 Menteri Ferry Legalisasi Ribuan Tanah untuk Warga Papua

Menteri Ferry Legalisasi Ribuan Tanah untuk Warga Papua

www.tribunnews.com Jumat, 24 Juni 2016 09:10 WIB

TRIBUN-MEDAN.com, PAPUA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan legalisasi aset warga.

24/06/2016 Menteri Agraria Sertifikasi Ribuan Bidang Tanah Rakyat Papua

Menteri Agraria Sertifikasi Ribuan Bidang Tanah Rakyat Papua

www.beritasatu.com | Kamis, 23 Juni 2016 | 20:08

Jayapura - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan 6.861 sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria berdasarkan instruksi Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis pada BPN.

24/06/2016 Hak atas Tanah Bisa Dibatalkan

Hak atas Tanah Bisa Dibatalkan

Media Indonesia, Hal 27, 24 Juni 2016

NEGARA bisa membatalkan hak atas tanah yang dipegang siapa pun di Indonesia jika kepemilikannya mendatangkan kerugian, kesusahan, dan kerisauan bagi masyarakat. Negara menetapkan tanah sebagai tempat hidup masyarakat dan tempat memakmurkan kehidupan.

24/06/2016 Tidak Ada Tanah Tak Bertuan di Papua

Tidak Ada Tanah Tak Bertuan di Papua

Indopos, Halaman 3, 24 Juni 2016

IMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan 6.861 bidang sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Tanah yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan strategis Program Nasional (Prona) Agraria berdasarkan instruksi Menteri Agraria No 2 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan program strategis pada badan pertanahan nasional.

24/06/2016 Selesaikan 40 Persen Legalisasi Aset 2016

Selesaikan 40 Persen Legalisasi Aset 2016

(Indopos, Halaman 13, 24 Juni 2016)

Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) kantor pertanahan Kabupaten Lebak Banten, patut mendapat apresiasi.

Pasalnya, mereka berhasil menyelesaikan legalisasi aset lebih cepat dari target yang ditetapkan. 'Alhamdulillah, berkat kerja keras semua staf yang terlibat dalam tim legalisasi aset, kami berhasil menyelesaikan 40 persen legalisasi aset lebih cepat dari target yang ditetapkan," ujar Suraji, koordinator pro-na didampingi Kasubsi Peralihan Hak, Ilman Juper kepada INDOPOS, Kamis (23/6).

24/06/2016 Perkuat KPPIP, Pemerintah akan Revisi PP

Perkuat KPPIP, Pemerintah akan Revisi PP

www.kontan.go.id

JAKARTA. Pemerintah akan memperkuat keberadaan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Penguatan akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

24/06/2016 BPN Barru Bagi-bagi Sertipikat Tanah, Gratis

BPN Barru Bagi-bagi Sertipikat Tanah, Gratis

www.tribunnews.com Kamis, 23 Juni 2016 15:57

TRIBUNBARRU.COM- Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sertipikat hak milik (SHM) dalam program Prona, di Kantor Kecamatan Barru, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kamis (23/6/2016).

24/06/2016 Pemerintah Dorong Pembentukan Tim Batas Wilayah

Pemerintah Dorong Pembentukan Tim Batas Wilayah

(Koran Sindo, Halaman 4, 24 Juni 2016)

Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mendorong pembentukan tim penetapan batas wilayah di Provinsi Papua. Itu untuk memperjelas batas wilayah dari masyarakat hukum adat yang adai kawasan itu.

RSS
12345678910 Last