Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
20/10/2014 BPN Dukung Jokowi Bikin Kementerian Agraria

BPN Dukung Jokowi Bikin Kementerian Agraria

Deputi II Bidang Pengaturan dan Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Doddy Imron Cholid mengatakan BPN mendukung presiden terpilih Joko Widodo membentuk Kementerian Agraria. Menurut dia, kementerian ini diharapkan dapat menggantikan kekurangan BPN.

20/10/2014 Hindari Korupsi Lahan, KPK Tanda Tangan MoU dengan 4 Lembaga

Hindari Korupsi Lahan, KPK Tanda Tangan MoU dengan 4 Lembaga

Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional. MoU yang ditandatangani hari ini, Jumat (17/10/2014) itu berkaitan dengan kawasan hutan.

20/10/2014 CT : MoU dengan KPK Atasi Masalah Korupsi di Sektor Kehutanan

CT : MoU dengan KPK Atasi Masalah Korupsi di Sektor Kehutanan

Plt Menteri Kehutanan, Chaerul Tanjung (CT) bersama dengan Menteri PU Djoko Kirmanto dan Kepala BPN Hendarman Supandji baru saja menandatangani MoU dengan pihak KPK soal kehutanan. CT mengatakan, MoU ini diharapkan mengatasi masalah korupsi dan potensi konflik yang diakibatkan kesalahan pengelolaan hutan.

20/10/2014 BPN : Lahan Itu Aset Negara

BPN : Lahan Itu Aset Negara

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat tampak hati-hati mengeluarkan pernyataan terkait ditetapkannya Kepala Kantor BPN Medan Dwi Purnama dan Kepala seksi Pemberian Hak-hak BPN Medan, Hafizunsyah, sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumut.

20/10/2014 Pendataan Awal Rampung Sesuai Jadwal

Pendataan Awal Rampung Sesuai Jadwal

Koordinator Sekretariat Pendataan Awal pada Tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) Temon, Ismintarti optimis pendataan awal lahan calon bandara bisa rampung tepat waktu yakni 27 Oktober mendatang. Apalagi dengan adanya pengurangan luas lahan oleh PT Angkasa Pura (AP) I. Dari rencana semula 648 hektare (ha) berkurang sekitar 50-an ha, sehingga lahan yang dibutuhkan saat ini hanya sekitar 598 ha.

15/10/2014 Pemda DIY Mulai Data Ulang Sultan Ground

Pemda DIY Mulai Data Ulang Sultan Ground

Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan DIY, Ismintarti, tahun ini Pemprov DIY bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai melakukan inventarisasi. Sebagian diajukan pemerintah ke BPN untuk disertifikatkan.

15/10/2014 Soal Ruko Pasar Ciamis, BPN Analogikan dengan Perbaikan Buku Nikah

Soal Ruko Pasar Ciamis, BPN Analogikan dengan Perbaikan Buku Nikah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat sebuah analogi untuk penanganan dan perbaikan bukti kepemilikan ruko pasar manis Ciamis. Menurut BPN, penanganan perbaikan bukti kepemilikan ruko ibarat dengan perbaikan bukti surat nikah atau buku nikah.

8/10/2014 Quick Wins BPN Makassar Ketiga Kalinya

Quick Wins BPN Makassar Ketiga Kalinya

Layanan ‘Quick Wins’ atau pelayanan dengan sistem jemput bola yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar merupakan yang ketiga kalinya.

8/10/2014 2015, Bupati Gresik Gratiskan 1000 Sertifikat

2015, Bupati Gresik Gratiskan 1000 Sertifikat

Pada tahun 2015, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengupayakan 1000 paket sertifikat tanah gratis untuk gakin, yang akan dianggarkan APBD 2015.

7/10/2014 Permukiman Penduduk Sudah Bebas dari Kawasan Hutan Lindung, Silakan Urus Sertifikat

Permukiman Penduduk Sudah Bebas dari Kawasan Hutan Lindung, Silakan Urus Sertifikat

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo mengatakan bahwa revisi SK Menhut no 463 tentang penunjukan kawasan hutan di Batam sudah mengakomodir keinginan masyarakat dan FTZ Batam. Permukiman penduduk sudah dibebaskan dari kawasan hutan lindung, makanya ia berharap BPN untuk keluarkan sertifikat rumah.

RSS
12345678910 Last