Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah merupakan hal yang baru bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai provinsi termuda yang baru menginjak tahun kelima pemerintahan karena pemekaran wilayah. Peningkatan pemahaman bagi aparatur pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara terkait peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan (Asda I) Provinsi Kalimantan Utara, Drs. Sanusi, pada saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Maret 2018 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pelalawan - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, yang mewakili Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.440 sertipikat tanah kepada 5 perwakilan warga masyarakat Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di Halaman Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), Rabu (14/03).

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo serahkan 3.000 sertipikat hak atas tanah hasil program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Cirebon, Minggu (11/3). Presiden memberikan secara langsung kepada 12 orang perwakilan penerima sertipikat, yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.

Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Tingkat II Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 di Wisma Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Maret 2018. Pendidikan dan Pelatihan tersebut bekerjasama dengan Pusat Media Indonesia dan Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada dengan para pengajar yang merupakan akademisi dan praktisi mediasi, diantaranya yaitu Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.BA., Akt. CMA, Mediator; Suryono, S.H., M.M., DDS & Ph.D., Mediator; Dr. Aprinus salam, M.Hum., Mediator.

Tingginya dinamika pembangunan di daerah yang terjadi belakangan ini tak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memberikan pengaruh bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi pembangunan ini sangat dinantikan oleh masyarakat karena akan mengisi kekosongan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di satu sisi pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, turunnya daya dukung dan daya tampung, serta meningkatkan risiko bencana di sebuah kawasan.