Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110, Telepon 021-7228901
Email: humas@bpn.go.id  @atr_bpn | SMS. 2409  @kementerian.atrbpn  @NationalLandAgency  Channel Kementerian ATRBPN Lokasi: 
Siaran Pers
12/01/2017 Menteri ATR/Kepala BPN: Permasalahan Aset Tanah BUMN Sangat Kompleks

Menteri ATR/Kepala BPN: Permasalahan Aset Tanah BUMN Sangat Kompleks

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa permasalahan aset tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat kompleks. Ini disebabkan karena pengelolaan aset, khususnya tanah, bukan merupakan program prioritas BUMN.
11/01/2017 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H

Meneladani Integritas Rasulullah Muhammad SAW dengan Bekerja Cepat, Cerdas, Kreatif, Ikhlas dan Semangat Senang Memudahkan menjadi tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Acara peringatan yang dilaksanakan di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN,  dihadiri oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Rabu (11/01).

4/01/2017 Pemerataan akan Menjadi Agenda Pemerintahan di Tahun 2017

Pemerataan akan Menjadi Agenda Pemerintahan di Tahun 2017

Sidang Kabinet Paripurna

Bogor - Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini, Rabu, 4 Januari 2017, mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun ini. Rapat kabinet paripurna tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

30/12/2016 Akui Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan, Presiden Jokowi: Negara Hadir Berpihak kepada Rakyat

Akui Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan, Presiden Jokowi: Negara Hadir Berpihak kepada Rakyat

Jakarta - Negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif.

28/12/2016 Presiden Jokowi: Sertifikat Adalah Hak Hukum bagi Pemilik Tanah

Presiden Jokowi: Sertifikat Adalah Hak Hukum bagi Pemilik Tanah

Penyerahan Sertifikat Tanah di NTT

Belu - Kepemilikan sertifikat tanah bagi pemiliknya merupakan hak hukum yang harus dijamin oleh pemerintah. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun 2016 di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 28 Desember 2016. "Sertifikat ini adalah hak hukum bagi pemilik, baik yang tanah adat, yang dulu - letter C atau girik sekarang sudah jadi SHM (Sertifikat Hak Milik). Tolong disimpan baik-baik," kata Presiden.

RSS
Pengumuman
Berita Pertanahan
14/01/2017 Panai Hilir Dapat Jatah Prona 750 Persil

Panai Hilir Dapat Jatah Prona 750 Persil

Analisa Daily, Hal 22 | Sabtu, 14 Januari 2017

Kantor Pertanahan/BPN Labuhanbatu pada 2017 ini, akan memberikan Sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) kepada masyarakat kawasan pantai di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 750 persil.

13/01/2017 Penguasaan Pulau Maksimum 70 Persen

Penguasaan Pulau Maksimum 70 Persen

Republika, Hal 9 - Jumat, 13 Januari 2017

Pemerintah menegaskan bahwa pihak asing tidak boleh sepenuhnya memiliki silatu pulau. Penguasaan atas pulau-pulau di Indonesia pun diatur maksimal hanya 70 persen dari luas pulau.
12/01/2017 Redistribusi Lahan Hapus Kesenjangan

Redistribusi Lahan Hapus Kesenjangan

Suara Pembaruan, Hal 2 - Kamis, 12 Januari 2017

Program redistribusi lahan yang digulirkan pemerintah harus segera diwujudkan, karena diyakini bisa mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan. Pemerintah diminta untuk membicarakan program ini secara terbuka dengan sejumlah kalangan, terutama DPR, agar lahan yang didistribusikan tepat sasaran.

29/08/2016 "QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

"QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

Kompas - Halaman 7 - Senin, 29 Agustus 2016

Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Investor Daily, Halaman 27, 25/8/2016

Presiden Joko Widodo (Tokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

RSS