Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Siaran Pers
16/04/2015 Komisi II DPR RI Sepakat Dengan Pemerintah Selesaikan UU Pertanahan Tahun 2015

Komisi II DPR RI Sepakat Dengan Pemerintah Selesaikan UU Pertanahan Tahun 2015

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat bekerja sama dengan Pemerintah untuk menyelesaikan Undang-Undang Pertanahan pada tahun 2015. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/4).

15/04/2015 Kementerian ATR/BPN Siap Terima Masukan Dari DPD Untuk Penyempurnaan RUU Pertanahan

Kementerian ATR/BPN Siap Terima Masukan Dari DPD Untuk Penyempurnaan RUU Pertanahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap menerima masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

9/04/2015 Selain Menjadi Faktor Pemersatu, Tanah Juga Dapat Menyebabkan Perpecahan

Selain Menjadi Faktor Pemersatu, Tanah Juga Dapat Menyebabkan Perpecahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyatakan bahwa tanah bisa mempersatukan, mengutuhkan dan memberikan rizki, tetapi di sisi lain bisa menjadi faktor yang menceraikan dan merusak. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaannya untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat.
6/04/2015 Kementerian ATR/BPN Segera Lanjutkan Kajian Formulasi NJOP dan Keringanan PBB

Kementerian ATR/BPN Segera Lanjutkan Kajian Formulasi NJOP dan Keringanan PBB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kanjian mengenai formulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat tidak mampu.


1/04/2015 Menteri ATR/Kepala BPN : Setiap Unit Kerja Wajib Menyusun Target

Menteri ATR/Kepala BPN : Setiap Unit Kerja Wajib Menyusun Target

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, meminta kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk menyusun target kerja. Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Rapat Koordinasi Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2016 Sinkronisasi dan Harmonisasi Target 2016 Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (01/04).


RSS
Berita Pertanahan
28/11/2014 BPN Pagaralam Siapkan 1.080 Persil Prona

BPN Pagaralam Siapkan 1.080 Persil Prona

Pihak Badan Pertanahan Nasional, (BPN) Kota Pagaralam pada 2015 mendatang menyiapkan 1.080 persil sertifikat melalui program Prona. Untuk itu upaya masyarakat Pagaralam mendapatkan sertifikat tanah gratis pada 2015 mendatang masih terbuka lebar.

28/11/2014 Hindari suap, pembuatan akta tanah akan pakai sistem online

Hindari suap, pembuatan akta tanah akan pakai sistem online

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan membuka acara pembekalan Teknis pertanahan dan penyerahan SK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jl Sisingamangaraja, Jakarta. Dalam sambutannya, dia mengimbau kepada seluruh calon PPAT yang terkendala dalam urusan tanah untuk tidak melapor ke kantor BPN tempatnya tinggal.

11/11/2014 Dalam Upaya Legalisasi Aset Nurhadi "Blusukan" Serahkan 500 Sertifikat

Dalam Upaya Legalisasi Aset Nurhadi "Blusukan" Serahkan 500 Sertifikat

KANTOR Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (10/11/2014), menyerahkan 500 sertifikat tanah kepada warga di tiga desa di tiga kecamatan. Sertifikat tersebut dibuat melalui program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kantor Pertanahan KBB Tahun Anggaran 2014.

selengkapnya bisa dilihat disini

6/11/2014 Kantor Pertanahan Selesai Data Tanah SG

Kantor Pertanahan Selesai Data Tanah SG

Kantor Pertanahan Gunungkidul telah selesai melakukan pendataan dan pengukuran terhadap tanah Sultan Ground (SG) di seluruh wilayah di Gunungkidul. Dari hasil pendataan terdapat 54 bidang tanah SG dengan luas bervariasi antara 300 meter hingga 5 hektar. Hasil pendataan akan diserahkan kepada Kraton Yogyakarta lewat Panitikismo.

3/11/2014 Ingin Mengurus Tanah, Bisa SMS ke Nomor 2409

Ingin Mengurus Tanah, Bisa SMS ke Nomor 2409

Masyarakat bisa dapat informasi lengkap hanya dengan SMS

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, menuturkan kementrian yang dipimpinnya membuka layanan informasi melalui SMS 2409. Dengan mengakses nomor tersebut masyarakat bisa mendapat informasi bagaimana cara mengurus tanah dan mengetahui perkembangannya secara real time.

RSS