Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Siaran Pers
25/08/2016 Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi 23 Juta Bidang Tanah

Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi 23 Juta Bidang Tanah

Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan untuk mensertifikasi 20 hingga 23 juta bidang tahan hingga tahun 2019. Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini jumlah lahan yang dimiliki masyarakat mencapai 100 juta bidang tanah, sementara baru 40-42 juta sertifikat yang telah diterbitkan.

25/08/2016 Rumah Murah Untuk Rakyat

Rumah Murah Untuk Rakyat

Paket Kebijakan Ekonomi XIII

Rabu (24/8) pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

24/08/2016 Presiden Jokowi: Lakukan Segera Reforma Agraria

Presiden Jokowi: Lakukan Segera Reforma Agraria

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Kerja untuk bersama menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Sebab, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di desa dianggap memerlukan perhatian semua pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu 24 Agustus 2016.

23/08/2016 Prioritaskan Pembebasan Tanah Kendal Industrial Park

Prioritaskan Pembebasan Tanah Kendal Industrial Park


Kendal - Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil akan memprioritaskan pembebasan tanah Kendal Industrial Park (KIP), proyek kawasan industri yang akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada akhir Agustus mendatang. 

22/08/2016 Sail Karimata 2016 Motor Penggerak Ekonomi Kawasan Indonesia Barat

Sail Karimata 2016 Motor Penggerak Ekonomi Kawasan Indonesia Barat

Lintas Instansi

Akhir tahun 2014 pemerintah telah menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga 20 juta dalam kurun lima tahun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Jokowi telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi sektor pariwisata.
RSS
Berita Pertanahan
25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Investor Daily, Halaman 27, 25/8/2016

Presiden Joko Widodo (Tokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

25/08/2016 BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

Kontan, Halaman 20, 25/8/2016

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kali ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.

25/08/2016 Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Bisnis Indonesia, Halaman 27, 25/8/2016

Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengotorisasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang sehingga masyarakat pemilik bidang tanah tidak perlu membayar bea tersebut apabila tidak melakukan aktivitas komersial.

25/08/2016 Jabar Minta BPN Percepat Sertifikasi

Jabar Minta BPN Percepat Sertifikasi

Bisnis Indonesia, Halaman 8, 25/8/2016

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercepat dan mempermudah proses pembebasan lahan di sejumlah proyek infrastruktur.

RSS