Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Siaran Pers
28/09/2016 Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

Jakarta - Perbaikan citra harus dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Perbaikan itu harus dimulai dengan melakukan percepatan dan  peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat melantik delapan orang pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (28/09).

28/09/2016 Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik

Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik

[Berita Lintas Instansi]

Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Indonesia pun, sejalan dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini, dimana tahun ini tema yang diangkat  "Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik".

26/09/2016 Gandeng Swasta, Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah

Gandeng Swasta, Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah

Surabaya - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, salah satunya dengan mengandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat. 

24/09/2016 Hantaru 2016: Wujudkan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Hantaru 2016: Wujudkan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Jakarta – Penyelenggaraan pertanahan di Indonesia memasuki babak baru sejak meleburnya tata ruang dan pertanahan dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sinergi ini juga ditandai dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) yang dibuka pada 24 September bertepatan dengan Hari Agraria dan akan ditutup pada 08 November bertepatan dengan Hari Tata Ruang.

23/09/2016 Buku Pedoman dan Logo Hantaru 2016

Buku Pedoman dan Logo Hantaru 2016

Kementerian ATR/BPN tahun ini kembali melaksanakan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2016. Kali ini, tema yang diusung adalah "Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan."

Terlampir Buku Panduan Pelaksanaan dan Logo Hantaru 2016 yang dapat diunduh sebagai panduan pelaksanaan Peringatan Hantaru 2016 di masing-masing lingkungan kerja.

RSS
Berita Pertanahan
29/08/2016 "QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

"QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

Kompas - Halaman 7 - Senin, 29 Agustus 2016

Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Investor Daily, Halaman 27, 25/8/2016

Presiden Joko Widodo (Tokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

25/08/2016 BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

Kontan, Halaman 20, 25/8/2016

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kali ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.

25/08/2016 Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Bisnis Indonesia, Halaman 27, 25/8/2016

Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengotorisasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang sehingga masyarakat pemilik bidang tanah tidak perlu membayar bea tersebut apabila tidak melakukan aktivitas komersial.

RSS