Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Siaran Pers
24/09/2016 Hantaru 2016: Wujudkan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Hantaru 2016: Wujudkan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan

Jakarta – Penyelenggaraan pertanahan di Indonesia memasuki babak baru sejak meleburnya tata ruang dan pertanahan dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sinergi ini juga ditandai dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) yang dibuka pada 24 September bertepatan dengan Hari Agraria dan akan ditutup pada 08 November bertepatan dengan Hari Tata Ruang.

23/09/2016 Buku Pedoman dan Logo Hantaru 2016

Buku Pedoman dan Logo Hantaru 2016

Kementerian ATR/BPN tahun ini kembali melaksanakan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2016. Kali ini, tema yang diusung adalah "Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan."

Terlampir Buku Panduan Pelaksanaan dan Logo Hantaru 2016 yang dapat diunduh sebagai panduan pelaksanaan Peringatan Hantaru 2016 di masing-masing lingkungan kerja.

22/09/2016 Ayo Belajar! Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar

Ayo Belajar! Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar

[ Berita Lintas Instansi]

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/sederajat. 

20/09/2016 Mengawal Pembangunan Melalui Pelaporan Keuangan Pemerintah

Mengawal Pembangunan Melalui Pelaporan Keuangan Pemerintah

[Berita Lintas Instansi]

Jakarta, 20 September 2016 - Upaya pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan sebagai misi Kabinet Kerja berkonsekuensi alokasi anggaran yang massif dalam APBN. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2015 menunjukkan realisasi belanja modal yang besar (Rp. 215 triliun lebih). Demikian pula dengan realisasi belanja bantuan sosial (Rp. 97 triliun lebih) dan Dana Desa (hampir mencapai Rp.21 triliun). Dengan alokasi dana yang besar pada sektor tersebut (dan sektor-sektor lainnya), pengelolaan atasnya harus dapat memastikan sumber-sumber pembiayaan telah digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat. Karena berasal dari rakyat, akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan atas dana APBN melalui laporan keuangan pemerintah adalah penting sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.

19/09/2016 Tantangan Besar Mengubah Citra Kementerian ATR/BPN

Tantangan Besar Mengubah Citra Kementerian ATR/BPN

Banjarbaru - Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang memberikan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, memiliki tantangan yang sangat besar. Hal tersebut diutarakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kepada jajaran Kantor wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah pada acara ramah tamah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Sabtu malam (17/09).

RSS
Berita Pertanahan
29/08/2016 "QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

"QUO VADIS" INTEGRASI AGRARIA DAN TATA RUANG

Kompas - Halaman 7 - Senin, 29 Agustus 2016

Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, melainkan telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Investor Daily, Halaman 27, 25/8/2016

Presiden Joko Widodo (Tokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

25/08/2016 Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target kepada Ke-menterian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

25/08/2016 BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

BPHTB Terutang dan Sertifikasi Dikebut

Kontan, Halaman 20, 25/8/2016

Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Kali ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.

25/08/2016 Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Aturan Penghapusan Segera Meluncur

Bisnis Indonesia, Halaman 27, 25/8/2016

Pemerintah segera menerbitkan peraturan yang mengotorisasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang sehingga masyarakat pemilik bidang tanah tidak perlu membayar bea tersebut apabila tidak melakukan aktivitas komersial.

RSS