Workshop Urban Resilience Assessment Kegiatan Kerjasama Ditjen Tata Ruang dengan ADB

Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Pemanfaatan Ruang melakukan kegiatan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dengan tema Strengthening Spatial Planning for Resilent Urban Development in Indonesia melaksanakan Urban Resilience Assessment Workshop yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Palembang (18/01).

Kegiatan ini secara resmi dimulai pada Oktober 2017 yang ditandai dengan pelaksanaan Kick-off Meeting yang diselenggarakan di Kantor Walikota Palembang pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu. Salah satu output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman sebagai panduan untuk perencanaan tata ruang kawasan metropolitan dengan menjadikan Kawasan Metropolitan Palembang sebagai pilot study.

Workshop yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari serangkaian kajian yang dilakukan dalam kegiatan kerja sama dengan fokus tujuan untuk menginformasikan kepada stakeholder di Kawasan Metropolitan Palembang, baik pemerintah maupun non-pemerintah mengenai konsep ketangguhan kota dalam skala metropolitan dan bagaimana manajemen risiko dilakukan di kawasan perbatasan.

Workshop ini dihadiri oleh segenap unsur pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota yang berada dalam lingkup Kawasan Metropolitan Palembang (yang biasa disingkat sebagai Patungraya Agung) yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Pemangku kepentingan dari unsur non-pemerintah yang menghadiri workshop ini bergerak daalam beberapa bidang yang terkait dengan manajemen risiko di kawasan perbatasan, infrastuktur kritis, dan obyek vital nasional.

Kegiatan workshop ini dibuka oleh Dwi Hariyawan, selaku Direktur Pemanfaatan Ruang dan Iman Soedradjat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam sambutan pembukaannya, Dwi menyampaikan bahwa peran sektor non-pemerintah atau swasta seringkali lebih besar daripada pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pemilihan Kota Metropolitan Palembang sebagai studi kasus dilaterbelakangi karena kawasan ini merupakan metropolitan baru yang sedang berkembang dan memiliki peluang besar untuk ditata lebih baik dibandingkan Jabodetabekpunjur dan Mamminasata, dimana kelak dapat menjadi percontohan untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, tambah Dwi.  Selain itu, Walikota Palembang juga turut menyampaikan sambutan penerimaannya yang diwakilkan kepada Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Palembang, Agus Kelana.

Permasalahan utama yang saat ini dialami oleh Metropolitan Palembang adalah banjir dan efek kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari area sekitar kawasan metropolitan, sehingga sinkronisasi perencanaan antar daerah dan kelembagaan kawasan metropolitan menjadi hal yang krusial, di samping adanya tantangan perencanaan untuk bisa merespon adanya struktur ruang yang masih terus berkembang, ungkap Agus.

Dalam workshop ini, Hendricus Andy Simarmata sebagai Tim Konsultan ADB mengarahkan jalannya workshop dan diskusi pada hari itu. Beberapa topik utama yang dielaborasi dan didiskusikan bersama para peserta dalam workshop ini antara lain, regulasi dan tantangan kerjasama antar daerah, optimalisasi fungsi dan peran dari kawasan Metropolitan Palembang (Patungraya Agung), obyek vital nasional, serta aspek kebencanaan dan perubahan iklim. Diskusi terkait beberapa aspek ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman bersama terkait konteks metropolitan dan kesadaran akan risiko bersama beserta pengelolaannya.

Workshop ini diikuti oleh para peserta dengan sangat antusias ditunjukkan dengan aktifnya sesi diskusi dan banyaknya masukan dan gagasan yang muncul terkait perencanaan dan pengelolaan Kawasan Metropolitan Palembang. (gar/tataruang)