Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional Tahun 2017

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional (HAN) Tahun 2017. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, M. Iksan serta diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam pidatonya, M. Iksan mengatakan bahwa Hari Agraria Nasional tahun 2017 mengambil tema “Sertipikasi Tanah dan Penataan Tata Ruang Untuk Kesejahteraan Rakyat”. “Tema tersebut mengandung maksud agar semua jajaran baik Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, para stakeholder, serta seluruh lapisan masyarakat, dapat bersatu dan berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional di bidang agraria/pertanahan dan penataan ruang yang lebih berkualitas,” ujar Iksan.

Dasar utama diperingatinya Hari Agraria Nasional adalah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960. UUPA tersebut hadir dengan dilandasi oleh semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan. “UUPA adalah manifestasi perlawanan terhadap nilai-nilai kolonialisme, perlawanan terhadap kepincangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, pengingkaran hak-hak masyarakat hukum adat, serta perlawanan terhadap diskriminasi hukum dalam bidang agraria,” tegas Iksan.

Selama NKRI Merdeka, masalah pertanahan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih terjadi yang mengakibatkan akses masyarakat ke sumber-sumber perekonomian terhambat. “Konflik pertanahan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan modern masih terkendala karena terbatasnya jumlah tanah yang sudah bersertipikat dan terdaftar,” ungkapnya.

“Pembangunan infrastruktur nasional terkadang juga terhambat oleh pengadaan tanah serta rencana tata ruang wilayah,” tambah dia. Berdasarkan hal tersebut, Iksan mengutarakan bahwa integrasi antara penataan ruang dengan pertanahan harus menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Kementerian ini dibangun untuk menyatukan fungsi tata ruang dengan pertanahan sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Saat ini, Pemerintah telah mencanangkan Reforma Agraria. Tujuan dicanangkan Program ini adalah untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah/hutan adat.

Iksan menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan demi kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dalm bidang pertanahan dalam rangka mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Program ini merupakan komitmen Pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar yang terdiri dari 600 ribu hektar tanah transmigrasi, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset, 400 ribu hektar tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)/tanah terlantar/tanah Negara dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan,” kata Iksan.

Program Reforma Agraria diharapkan dapat selesai pada tahun 2019.

Kurun waktu 72 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, baru sekitar 45 % jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar. Hal tersebut membuat Kementerian ATR/BPN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi dan sertipikasi tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia hingga tahun 2025.

Iksan mengatakan target sertipikasi tanah untuk tahun 2017 ini adalah sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 targetnya meningkat menjadi 7 juta bidang dan tahun 2019 targetnya meningkat menjadi 9 juta bidang, “Sebelumnya target kerja kita kurang dari 1 juta bidang per tahun,” ungkap Iksan.

Mengenai Pengadaan Tanah, Iksan mengatakan bahwa tugas tersebut dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN, Menurut Iksan, ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui persiapan yang lebih baik, koordinasi yang efektif serta pelaksanaan secara tepat waktu. “Oleh karena itu, perlu dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya dalam menentukan suksesnya pengadaan tanah,” kata Iksan.

Dalam Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional tersebut, Pembina Upacara juga berkesempatan menyematkan Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun serta melepaskan balon dan pemotongan tumpeng secara simbolis tanda dimulainya Pekan Olahraga dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2017.