Terima DPRD Kota Tomohon, Kementerian ATR/BPN Himbau Sinergi Dalam Penyusunan Perda

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menghimbau agar tercipta sinergi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Pembahasan Raperda ini dihadiri Alen Saputra selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN beserta jajaran dan beberapa anggota DPRD Kota Tomohon. Dalam paparannya Alen menghimbau kepada DPRD Tomohon agar pada saat pembuatan Peraturan  Daerah agar melibatkan Kementerian ATR/BPN. “Sehingga secara substansi dapat sinkron dengan Peraturan yang berkaitan dengan Pertanahan,” ujar Alen saat menerima 14 orang Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon di Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis (12/4).

Alen menambahkan bahwa dalam Peraturan Daerah yang akan dibuat nanti agar juga disebutkan tentang pemecahan terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). “Bidang tanah yang digunakan sebagai fasum/fasos sertipikatnya diatasnamakan Pemerintah Daerah yang merupakan aset negara,” tegas Alen.

Dalam peraturan itu lanjut Alen juga dijelaskan terhadap persentase pembagian dalam pembangunan developer itu juga dijelaskan berapa persen dan dibagi juga dari persentase itu berapa persen untuk fasum/fasos misalnya untuk jalan, rumah ibadah, dan taman serta diperlukan verifikasi atas fasos/fasum tersebut apakah terkena sengketa atau tidak.

 “Verifikasi Fasos ataupun Fasum harus melalui Kantor Pertanahan karena gunanya untuk pensertipikatannya bisa diketahui ada sengketa atau tidak, setelah diserahkan jangan sampai penyerahannya hanya di atas kertas langsung cek ke lapangan untuk melihat Fasos-Fasos bermasalah atau tidak,” kata Alen.

Lebih lanjut, Alen menghimbau agar dalam penyusunan Perdanya nanti agar disebutkan beberapa hal. Tujuannya agar dapat dengan mudah memverifikasi status fasum/fasos tersebut. “Di dalam perdanya nanti bisa disyaratkan bahwa pada saat pemisahan sertipikat harus ada dulu site plan, pada saat pemisahan sertipikat bersamaan menyerahkan fasos-fasos ke pemerintah daerah sebelum sertipikat diterbitkan serta pada saat pemecahan sertipikat diserahkan kepada pemda dalam bentuk sertipikat atas nama pemda,” jelas Alen.

Alen juga menambahkan bahwa pada saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang giat melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan dari PTSL adalah mendaftar tanah-tanah milik masyarakat. Karena dengan pendaftaran tanah tersebut diharapkan sudah pasti kepemilikannya. Alen menampik bahwa output dari PTSL hanya sertipikat tanah semata.

“Anggapan masyarakat kalau sudah diukur akan keluar sertipikat, padahal nyatanya harus melihat dulu kondisi lahannya bermasalah atau tidak,” pungkas Alen.