Tanah Terlantar Akan Ditertibkan

Jakarta – Tanah terlantar merupakan kondisi tanah yang tidak diberdayakan oleh pemiliknya. Kondisi tanah seperti ini banyak terdapat wilayah Indonesia. “Tanah terlantar akan ditertibkan,” demikian ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil usai menyerahkan sertipikat kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Direktur Utama PT Garam, Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Perwakilan Kepolisian RI, serta Bupati Kabupaten Nagakeo di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Selasa (14/11).

“Tanah terlantar sangat banyak dinegeri ini dan untuk menatanya perlu waktu. Banyak masalah hukum mengenai tanah terlantar karena begitu dibawa ke Pengadilan, kita kalah tapi kita akan terus memperjuangakan supaya tanah di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sofyan.

Sofyan mengatakan lebih lanjut bahwa tanah terlantar akan lebih bermanfaat untuk membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. “Tanah terlantar tersebut bisa dibuat untuk fasilitas olahraga seperti lapangan sepakbola tapi bisa juga digunakan untuk fasilitas militer,” kata Sofyan.

Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan untuk mengelola aset-aset milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun TNI telah menandatangani Memorandum of Understanding pada tanggal 3 November 2017. “Kementerian ATR/BPN telah bekerjasama untuk pensertipikatan aset-aset TNI. Karena berdasarkan laporan Kemenhan, luas tanah yang dimiliki oleh Kemenhan serta TNI sebanyak 330.000 hektar dan yang bersertipikat baru ¼ nya saja. Mudah-mudahan kami bisa membantu dalam mensertipikatkan aset-aset tersebut,” ungkap Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan sertipikat waduk, situ, danau kepada Kementerian PUPR. Sofyan mengatakan bahwa saat ini banyak situ yang hilang karena sudah banyak jadi pemukiman penduduk. “Tujuan dari diberikannya sertipikat adalah agar kita terus melestarikan keberadaan situ karena berguna untuk menampung air dan dapat mengurangi banjir,” kata Sofyan.

Selain menyerahkan sertipikat tanah kepada Kementerian/Lembaga Negara serta Kepala Daerah, Menteri ATR/BPN juga menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Universitas Diponegoro. “Kementerian ATR/BPN juga berwenang mengatur mengenai penataan ruang namun tidak memiliki instrumen di daerah karena tata ruang merupakan wewenang pemerintah daerah. Untuk itu, Dirjen Tata Ruang harus bekerjasama dengan banyak civitas agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN dapat lebih mengerti mengenai penataan ruang,” pungkasnya.

Kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Universitas Diponegoro merupakan rangkaian Acara Seminar Nasional dengan Tema “Memasuki Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah” yang diselenggarakan dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2017.