Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalimantan Tengah Drs. Pelopor dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah” di Palangkaraya (11/4), memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah atas penyelanggaraannya, hal tersebut secara langsung menunjukan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ATR/BPN terhadap penyelanggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pertanahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemangku kebijakan di wilayah Kalimantan Tengah dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian penguasaan tanah sehingga dalam implementasi penyelanggaraan penataan ruang serta pertanahan di wilayah Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum yang jelas.

Berkaitan dengan adanya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Kementerian ATR/BPN, Pelopor juga mengatakan “Momentum terbaik pada kabinet ini untuk bisa menjadikan berbagai data dan informasi ruang sebagai hal yang dipertimbangkan dalam rangka pemberian hak, peralihan hak, pembebanan hak, penetapan tanah terlantar. Gabungnya antara Direktorat Jendral Tata Ruang dengan BPN diharapkan instrumen-instrumen tata ruang menjadi hal yang dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam sertifikat hak, sehingga tidak hanya keterangan keadaan tanah saat ini berupa pertanian atau non pertanian tetapi juga dicantumkan informasi peruntukannya secara detail menurut rencana tata ruang, sehingga tidak ada pencegahan dalam pemberian hak atas tanah tetapi yang perlu dilakukan adalah pembatasan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan tata ruang,” ujarnya.

Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih terjadi, yang mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, sengketa dan konflik tanah serta kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masih terhambat oleh karena belum maksimalnya pengaturan masalah pertanahan. Oleh sebab itu adanya penyatuan fungsi tata ruang dan pertanahan dalam Kemanterian Agraria dan Tata Ruang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di daerah masih banyak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, bahkan kerap terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyakarakat atau pelaku usaha yang menyebabkan; meningkatnya daerah yang terdampak bencana banjir serta longsor, banyaknya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi bangunan, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dalam penyelanggaraan pertanahan, masih terdapat kasus sengkata tanah, serta keberadaan tanah terlantar. Permasalahan Kedua hal tersebut seyogyanya dapat ditangani dengan adanya tata cara, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta aturan hukum yang jelas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Oleh karena peraturan hukum yang bersifat operasional sangat diperlukan bagi pemangku kebijakan baik di bidang tata ruang maupun pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Ir. Firman M. Hutapea mengatakan “Saat ini kita memasuki era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Tantangan dan isu-isu di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan Tanah mulai mengemuka akhir-akhir ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan penguasaan atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertanahan yang berlaku, merupakan masalah yang perlu penanganan serius. Meningkatnya daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor, banyaknya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, meningkatnya laju alih fungsi lahan pertanian, menyusutnya jumlah Situ, Danau, Waduk, dan Embung (SDWE), serta banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan dengan optimal atau tanah terlantar, merupakan beberapa contoh pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan-ketentuan bidang pertanahan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut di atas, dapat terlihat bahwa rencana tata ruang, baik itu berupa RTR Nasional maupun RTR Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta rencana rincinya, tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya aturan-aturan pengendalian yang mengawal pelaksanaannya. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang harus saling bersinergi dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.Penyusunan peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah merupakan salah satu upaya strategis untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah dilaksanakan sesuai dengan hak yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.