Sofyan A. Djalil: ATR/BPN Kini Lebih Baik

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2018 yang bertema “Mendukung Sertipikat Tanah untuk Rakyat” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta yang diselenggarakan Tanggal 10 - 12 Januari 2018.

Peserta yang mengikuti RAKERNAS berjumlah 857 orang yang terdiri dari Menteri ATR, pejabat pimpinan tinggi madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III, Kepala Kantor perwakilan, Auditor Ahli Madya, Rektor kepala, Peneliti Madya, dan Widyaiswara Madya. Tujuan diadakannya Rakernas ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam melaksanakan Program Strategis Nasional baik Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) maupun Redistribusi Tanah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional Legalisasi Aset tahun 2017 serta menyiapkan strategi pelaksanaan Program Strategi Nasional Tahun 2018.

RAKERNAS Tahun 2018 dibuka pada Rabu, 10 Januari 2018 pukul 13.00 WIB, dimulai dengan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ombudsman RI, PT Pelindo I, II, III, IV, dan 14 perguruan tinggi di Indonesia.

Acara RAKERNAS ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang secara resmi membuka jalannya acara. Pada kesempatan yang sama Presiden juga menyampaikan sambutannya mengenai beberapa hal pokok Kementerian ATR/BPN.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota atas tercapainya target tahun 2017 yang berhasil menerbitkan sekitar 5 juta sertipikat. Saya yakin dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN target tahun depan yang akan menerbitkan 7 juta sertipikat bisa tercapai dan target saya ke depan di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat semua,” ujar Jokowi.

Dalam sambutannya Jokowi menegaskan perihal rencana target pembangunan tol yang sempat tersendat karena masalah pembebasan lahan akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2019 tol di Indonesia bisa bertambah 1.800 km. Ia juga menambahkan agar Kementerian ATR/BPN bisa terus meningkatkan program Reforma Agraria agar rakyat bisa mendapat hak atas tanahnya, dan dukungan atas proyek strategis nasional terutama infrastruktur juga harus dipercepat dan dieksekusi secara masif.

Presiden mengingatkan mengenai permasalahan sengketa tanah seperti kasus tumpang tindih, sengketa ulayat, sengketa kepemilikan, dan sengketa batas harus bisa lebih diperhatikan lagi. “Saya percaya seluruh jajaran ATR/BPN bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik,” ujarnya. 

Di kesempatan yang sama Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan laporan kinerja Kementerian ATR/BPN. Selain mengurusi sertipikasi tanah untuk rakyat, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan program prioritas lainnya pada tahun 2017, yaitu terkait sengketa dan masalah pertanahan dari tahun 2016 – 2017 telah terselesaikan sebanyak 2.168 kasus.

Sofyan menambahkan terkait pengadaan tanah untuk infrastruktur telah diselesaikan 65% sehingga pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana. Dalam hal financial inclusion terjadi peningkatan hak tanggungan dari Rp 700 Triliun di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 917 Triliun di tahun 2017, sementara itu juga terjadi peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi hampir 17 Triliun di tahun 2017.

“Terkait redistribusi tanah masih belum berjalan sebagaimana diharapkan karena masih banyak kendala di luar kendali Kementerian ATR/BPN, namun demikian dalam rangka menyongsong tahun 2018 Kementerian ATR/BPN mempunyai motto baru, yaitu ‘ATR/BPN Kini Lebih Baik’” ujarnya.