Sekretaris Jenderal Buka Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2018

Jakarta - Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (11/7). Kegiatan Rakernis tersebut mengambil tema "Transformasi Birokrasi Menuju Layanan Digital" yang diselenggarakan tanggal 11-13 Juli 2018.

Dalam sambutannya, Sekjen mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peranan besar di dalam pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya saat ini, ada tantangan besar yang harus dijawab oleh Kementerian ATR/BPN, yakni mensertipikatkan seluruh tanah di Indonesia. 

“Tahun lalu kita berhasil mensertipikatkan 5 juta bidang tanah dan tahun ini kita mendapat target untuk mensertipikatkan 7 juta bidang tanah," ujarnya. 

Melihat tantangan yang besar itu, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa kondisi sumberdaya manusia menjadi kunci utama. Sekjen mengungkapkan lebih lanjut bahwa sumberdaya manusia dahulu lebih dikenal dengan istilah personalia, kepegawaian, dan Human Resource Development (HRD). "Dalam istilah tersebut, manusia umpamanya sebagai mesin, yang dianggap punya kemampuan relatif sama. Padahal setiap manusia punya ketangkasan yang berbeda-beda. Karena itu, saat ini lebih kita kenal human capital,” ungkapnya.

“Dalam human capital, setiap manusia dianggap sebagai modal suatu organisasi karena dianggap memiliki nilai atau value dalam organisasi," tambah Sekjen. 

Lebih lanjut, guna mencapai human capital yang berkualitas guna menunjang pelaksanaan pekerjaan, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN perlu menerapkan capital management system. "Dalam sistem tersebut nantinya setiap Direktur Jenderal (Dirjen) akan diminta membuat Key Performance Indicator atau KPI. Nantinya dalam KPI tersebut akan dinilai kinerja masing-masing pegawai," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama juga, Sekjen ATR/BPN bersama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian ATR/BPN meresmikan Sistem Cek Alur Berkas Kepegawaian atau SiCaKep. Dalam program tersebut setiap pegawai dapat memantau izin pencantuman gelar, pengecekan pangkat dan pensiun pegawai.