Revisi PP No. 11/2010 Mendesak Dilakukan untuk Menyongsong Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP), dalam sambutannya pada acara Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian di Lampung (7/3), menyampaikan bahwa saat ini kita sedang memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan. Ada dua hal yang harus dilakukan yaitu mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Dr. Budi juga mengatakan bahwa pengendalian sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penguasaan tanah terutama penelantaran tanah. Saat ini kita sudah mempunyai PP 11/2010, PerKBPN 4/2010 dan PerKBPN 5/2011 yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, namun dirasa masih belum efektif dan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar, terbukti masih banyaknya kasus penelantaran tanah di wilayah Indonesia dan kalahnya Kementerian ATR/BPN dalam gugatan perkara tanah terlantar di PTUN, sehingga  sangat mendesak untuk dilakukan revisi terhadap PP 11/2010 beserta aturan pelaksanaannya.

Dalam kesempatan yang sama Sudaryanto mengatakan, semangat penertiban tanah terlantar tidak semata-mata hanya untuk mengambil tanah-tanah yang diterlantarkan, tetapi lebih menekankan agar tanah yang terindikasi terlantar tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pemegang haknya, namun setelah dilakukan penertiban sesuai prosedur tetap tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan, maka sanksinya adalah ditetapkan sebagai tanah terlantar untuk dapat dimanfaatkan oleh Negara dan masyarakat melalui pendayagunaan tanah terlantar. Dengan Revisi PP 11/2010 diharapkan dapat dijadikan acuan yang lebih representative untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar.

Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7-9 Maret 2018 bertempat di Swissbell Hotel Lampung. Turut hadir dalam sosialiasi tersebut Jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung, OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Lampung dan PPNS.

Di sela-sela pelaksanaan sosialisasi, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah juga menggelar Pertemuan terbatas dengan beberapa PPNS Penataan Ruang yang berada di wilayah Provinsi Lampung, dengan agenda pembahasan antara lain updating data personil PPNS, peningkatan/penguatan kapasitas PPNS, bantuan operasional PPNS dan pembentukan secretariat PPNS daerah di Kanwil BPN.  

Di akhir acara sosialisasi, peserta mengungkapkan apresiasi terhadap beberapa RPP, Raperpres, Permen dan Rapermen yang telah dan sedang disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Para peserta sangat menyambut baik maksud Pemerintah Pusat dan berharap agar Rancangan Peraturan yang sedang disusun segera dilakukan proses finalisasi, untuk kemudian ditetapkan menjadi PP, Perpres maupun Permen, sehingga dapat dijadikan dasar keberhasilan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, untuk menyambut era pengendalian pemanfaatan ruang dan Penguasaan Tanah dalam rangka mewujudkan Tertib Tata Ruang dan Tertib Pertanahan di Indonesia.