RDTR Perkotaan Mbay Mendukung Swasembada Garam Nasional

Keinginan Pemerintah Kabupaten Nagekeo mewujudkan industri garam kabupaten di kawasan Mbay dalam rangka mendukung swasembada garam nasional dipastikan dalam waktu dekat ini dapat direalisasikan. Pasalnya acuan dasar pelaksanaan pembangunan industri tersebut, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Mbay telah memperoleh persetujuan substansi Menteri ATR/Kepala BPN pada bulan Agustus 2017. Persetujuan substansi ini diserahkan langsung kepada Bupati Nagekeo Elias Djo oleh Direktur Jenderal Tata Ruang yang disampaikan Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Sufrijadi pekan lalu di ruang kerjanya.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar perizinan lokasi dan administrasi pertanahan. Kemudian PP Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan bahwa izin mendirikan bangunan diberikan berdasar RDTR. Menurut Sufrijadi, RDTR yang sudah disusun tersebut merupakan langkah tepat pemerintah daerah untuk dapat melegalkan segala rencana pembangunan, khususnya rencana industri garam kabupaten di Mbay. Lebih lanjut Sufrijadi menekankan agar setelah keluarnya persetujuan substansi ini, RDTR Perkotaan Mbay perlu diproses lebih lanjut hingga penetapan perda mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian khusus di mata nasional, dikarenakan wilayah NTT memiliki lahan potensial produksi garam. Lahan potensial tersebut tersebar di 15 kabupaten dan Kabupaten Nagekeo adalah salah satunya. Kabupaten yang terbentuk berdasar UU Nomor 2 Tahun 2007 dan  merupakan pemekaran dari Kabupaten Ngada ini merupakan lokasi terbaik dari sekian banyak lokasi yang diteliti untuk pengembangan garam industri di Indonesia. Bagian utara Kabupaten Nagekeo, yaitu kawasan Mbay merupakan kawasan prospektif mengingat faktor lahan yang tersedia cukup luas, dekat dengan laut, dan curah hujan yang mendukung.

RDTR Perkotaan Mbay telah melalui tahapan yang panjang dari proses penyusunan di kabupaten, proses di provinsi, dan proses di pusat hingga mendapat persetujuan substansi Menteri ATR/Kepala BPN. Dengan dikeluarkannya persetujuan substansi tersebut, maka muatan RDTR Perkotaan Mbay dipastikan sudah mengikuti peraturan bidang tata ruang. Sufrijadi berharap akan banyak lagi RDTR – RDTR lain yang dapat menyusul mendapat persetujuan substansi. (TARU)