RAKORNAS BKPRD: Tata Ruang Harus Menjadi Panglima Pembangunan

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan  Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (RAKORNAS BKPRD) di Hotel Bidakara pada Hari Rabu, 27 September 2017 lalu. Acara  Rakornas BKPRD pada tahun ini mengusung tema “Memantapkan Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Berkualitas.” Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, menjadi pembuka dalam acara tersebut.

Rakornas BKPRD merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dan merupakan forum yang sangat strategis untuk menjaring isu-isu aktual, sekaligus sebagai forum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari upaya penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang daerah. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran 9 (sembilan) Lembaga Non Struktural. Namun pembubaran BKPRN ini pada prinsipnya tidak terkait langsung dengan keberadaan BKPRD.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan bahwa Tata Ruang harus menjadi Panglima Pembangunan, yang mampu mewadahi dan mengakomodir berbagai kebijakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa kendala di bidang pembangunan masih terkait dengan belum optimalnya pengaturan masalah pertanahan.

Masalah pertanahan sejatinya tidak dapat terlepas dari penataan ruang, dimana data pertanahan menjadi input dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang maupun dalam melaksanakan program pembangunan yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang. Oleh karena itu, perlu adanya semangat pengintegrasian tata ruang dan pertanahan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kementerian ATR/BPN selaku instansi yang membidangi tata ruang dan pertanahan juga berkomitmen mendukung Reforma Agraria yang merupakan program legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9  (sembilan) juta hektar dalam rangka mengurangi ketimpangan kepemilikan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah. Adapun terobosan yang dilakukan adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditargetkan selesai hingga tahun 2025.

Hal lain yang menjadi poin penting adalah Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Diperlukan komitmen dan dukungan penuh dari Kepala Daerah agar terlaksananya Program Strategis Nasional yang sejalan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014.