Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai Penyeimbang Dinamika Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Tingginya dinamika pembangunan di daerah yang terjadi belakangan ini tak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memberikan pengaruh bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi pembangunan ini sangat dinantikan oleh masyarakat karena akan mengisi kekosongan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di satu sisi pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, turunnya daya dukung dan daya tampung, serta meningkatkan risiko bencana di sebuah kawasan. Pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang dalam dinamika pembangunan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ir. WisnubrotoSarosa, CES, M.Dev.Plg pada saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Maret 2018 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Beni Hermawan, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dinamika pembangunan program prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara begitu tinggi sehingga begitu banyak permohonan diskresi oleh kepala daerah. Namun di lain pihak, dengan adanya PSN inilah Provinsi Sulawesi Tenggara mampu meningkatkan luas lahan persawahan. “Apabila di daerah lain setiap harinya 10 hektar sawah beralih fungsi, maka di Provinsi Sulawesi Tenggara ini setiap harinya dapat mencetak 17 hektar sawah, yang antara lain disebabkan karena adanya pembangunan proyek strategis, seperti bendungan,” ungkap Beni. Dengan gambaran fakta inilah maka adanya kegiatan sosialisasi NSPK bidang pengendalian pemanfaaatan ruang dan penguasaan tanah ini sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah sehingga dapat mengimbangi tingginya dinamika pertumbuhan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, La Ode Andi Pili, selaku Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, dalam sambutannya menyoroti bahwa konektivitas lintas sektor merupakan kunci penting untuk menjembatani adanya permasalahan-permasalahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terhitung tinggi. Permasalahan yang muncul harus dapat diantisipasi dengan meningkatkan koordinasi antar kepentingan lintas sektor serta konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh kurang lebih 98 peserta yang berasal dari OPD Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan akademisi dari perguruan tinggi. Pada kegiatan ini disampaikan 16 materi peraturan perundang-undangan, baik yang telah disahkan, maupun masih dalam bentuk rancangan. MateriPengendalian Pemanfaatan Ruang dibawakan oleh Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg selaku Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Yunianto Rahadi Utomo, ST, MM selaku Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III. Dalam paparannya, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang menegaskan dengan adanya pedoman ini nantinya Perizinan yang dikeluarkan harus berbasis pada peraturan zonasi yang berlaku pada masing-masing hirarki perencanaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi dan Pedoman Pemberian Perizian. Selain itu, materi lain yang dibawakan adalah Rancangan Peraturan Menteri tentang Interim Development Assessment Plan (IDAP), yaitu pedoman terobosan dari Ditjen PPRPT sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar proyek strategis nasional selama belum tersedia RDTR di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi tentang materi pengendalian dan pemantuan pertanahan yang disampaikan oleh Rr. Rini Budi Utami, S.H., M.M, Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian, Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah didorong untuk dapat segera dilegalkan beserta dengan ketetapan pemberian insentif terhadap tanah yang ditetapkan sebagai LP2B untuk dapat memberi perlindungan pada para pemilik tanah dan mencegah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu dalam sesi diskusi tentang materi tanah terlantar yang dibawakan oleh Drs. Trisemadiono Slamet, Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar, disampaikan masukan bahwa dalam penetapan tanah terlantar maupun LP2B penting untuk menerapkan asas publisitas, yaitu melakukan publikasi/pengumuman melalui media massa pada masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal ini untuk memperkuat apabila terdapat gugatan atau komplain masyarakat yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Keberhasilan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang tidak lepas dari peran PPNS penataan ruang ikut hadir dalam acara tersebut. Sebanyak 24 PPNS di Provinsi Sulawesi Tenggara hadir untuk mengupdate kembali ilmu-ilmu tentang pengendalian pemanfaatan ruang agar kegiatan PPNS yang mungkin ‘matisuri’ dapat dihidupkan kembali. Dalam hal ini, materi sosialisasi terkait penertiban pemanfaatan ruang dan PPNS disampaikan oleh Ir. Eka Aurihan Djasriain, S.H., MUM yang menyampaikan tentang pentingnya penguatan kapasitas PPNS agar dapat membantu penyidikan polisi karena lebih mendalami tentang substansi tata ruang.

Kegiatan Sosialisasi ini ditutup secara resmi oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menekankan bahwa dalam pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan nanti diharapkan tidak terdapat dualisme antara ketentuan yang diatur oleh Kementerian ATR/BPN dengan peraturan sektor lainnya karena dapat menghambat proses pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, untuk itu koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.