Penerbitan Sertipikat Pulau D Sudah Sesuai Peraturan yang Berlaku

Jakarta – Penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Reklamasi Pulau D seluas 3,12 juta M2 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, M. Najib Taufieq saat memberikan keterangan pers di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Selasa (29/8).

Sertipikat HGB tersebut diberikan kepada PT. Kapuk Naga Indah selaku pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selaku pemegang HPL atas pulau hasil reklamasi tersebut.

“HGB yang diberikan seluas 3,12 juta M2 tersebut adalah merupakan HGB Induk yang 52,5 persen pemanfaatannya untuk kepentingan komersial, sedangkan 47,5 persen untuk kepentingan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FASUM/FASOS). Fasilitas ini wajib dibangun oleh pihak investor dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Kemudian akan disertipikatkan dengan Hak Pakai atas nama Pemerintah DKI Jakarta,” kata Najib.

Najib juga menjelaskan mengapa terkesan penerbitan sertifikat HGB tersebut terbilang sangat cepat, hanya tak lama berselang dari penyerahan sertifikat HPL Pulau D yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (20/8). Ia menjelaskan sertipikat HPL pulau reklamasi tersebut sudah selesai pada Juni 2017, namun baru diserahkan secara simbolis oleh Presiden pada acara seremonial. Proses penerbitan sertipikat HGB di atas HPL Pulau D juga dapat selesai karena tidak ada lagi proses pengukuran ulang karena yang HGB berlaku untuk seluruh bidang di pulau tersebut.

Proses reklamasi Pulau D sudah berlangsung sejak tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995. Najib mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah mempertimbangkan dana investor yang telah masuk untuk mengerjakan reklamasi tersebut.

“Sertipikat HGB tersebut diterbitkan bukan karena Pengembang sudah melunasi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunannya (BPHTB) tetapi karena prosesnya sudah berjalan. Kalau memang tidak diijinkan dari dahulu, Kami juga tidak memprosesnya,” lanjut Najib.

“Kita memberikan HGB ini dengan pertimbangan bahwa investor saat ini sudah menanam modal serta mereka dapat perpres untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membuat reklamasi Pulau D, reklamasi sudah berjalan, dan moratorium itu untuk melengkapi hak berikutnya. Dengan terbitnya HGB, para investor seharusnya tidak terbebani lagi,” ujar Kakanwil Provinsi DKI Jakarta.

Mengenai kewenangan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Najib mengatakan semuanya sudah jelas diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (c). “Semuanya sudah diterangkan secara jelas di dalam peraturan tersebut,” jelas Najib.

Documents to download