Penandatangan Kerjasama dalam Percepatan Layanan Masyarakat antar Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (08/03). Penandatanganan Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil.

Pendatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh R. B. Agus Widjayanto selaku Dirjen Penanganan Masalah, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah dengan Ahmad Alamsyah Saragi selaku Anggota ORI yang menangani bidang pertanahan dan disaksikan oleh 34 Perwakilan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Perwakilan ORI di seluruh Indonesia melalui siaran teleconference.

“Diharapkan Acara Penandatangan Kerjasama tidak hanya berhenti di sini, namun yang lebih penting bagaimana mengimplementasikannya dari wujud-wujud perjanjian kerjasama tersebut sehingga pelaksanaan berjalan efektif dan efisien, karena itu pelaksanaannya perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan penunjukan narahubung yang disepakati oleh Kementerian ATR/BPN dan ORI sehingga terjalin komunikasi yang lebih intensif guna mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat,” ujar Agus Widjayanto.

Kementerian ATR/BPN dan ORI akan meningkatkan koordinasi dengan menyediakan narahubung dalam penyelesaian laporan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk membentuk mekanisme penanganan pengaduan yang menyeluruh di pelayanan administrasi pertanahan dan membentuk mekanisme investigasi untuk memantau layanan pertanahan sebagai kajian dalam rangka perbaikan pelayanan pertanahan.

ORI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik telah menerima berbagai laporan dari masyarakat. Laporan yang terkait pertanahan masuk 5 terbanyak, mencapai 14% dari keseluruhan laporan dan 23% laporan merupakan kategori konflik & sengketa, dengan jumlah  meningkat di tahun 2017. Hal ini menjadi catatan Kementerian ATR/BPN dalam upaya terus meningkatkan pelayanan ke depannya.

Di samping itu, berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik ada 24,1% kantor pertanahan yang telah mencapai zona hijau artinya standar kepatuhannya sudah tinggi. Sebagai bentuk apresiasi, ORI melakukan survey kepada kantor pertanahan yang mencapai zona hijau itu berdasarkan dua kategori, yaitu pada Produk Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah dan Produk Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Pribadi. 

Berikut ini lampiran Kantor Pertanahan yang telah mencapai Zona Hijau Peringkat Kepatuhan Terhadap UU Pelayanan Publik:

Documents to download