Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Gorontalo Sepakat Dukung Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Penguatan kerjasama dan komitmen Pemerintah Daerah merupakan modal berharga dalam memastikan terlaksananya Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut diungkapkan Direktur Penataan Kawasan, Agus Sutanto, dalam Diskusi Persiapan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Gorontalo pada Kamis (23/2) di Jakarta.

Pembangunan perdesaan merupakan amanat dari Nawacita ke tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yang diterjemahkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan penguatan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru keterkaitan desa-kota, dikenal dengan nama Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan dan memperkuat konektivitas desa-kota.

Asdep Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Awal Subandar mengungkapkan untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang termasuk dalam KPPN, diperlukan penyusunan masterplan kawasan perdesaan sebagai langkah awal dalam pembangunan perdesaan. Penyusunan masterplan kawasan perdesaan disusun secara partisipatif dan difasilitasi oleh beberapa kementerian, salah satunya oleh Kementerian ATR/BPN. Setelah itu, implementasi program akan dilaksanakan oleh beberapa sektor dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk sektor swasta dan Badan  Usaha Milik Desa (BUMD).

Pada tahun 2018 Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Penataan Kawasan memfasilitasi penyusunan masterplan untuk tiga lokasi KPPN, diantaranya di Kabupaten Belitung yang merupakan bagian dari pusat pertumbuhan Tanjung Pandan dsk dan Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari pusat pertumbuhan Kwandang dsk.

Agus mengingatkan, masterplan belum dapat dijadikan sebagai acuan legal perizinan dan pembangunan kawasan perdesaan. “Untuk dapat digunakan sebagai acuan perizinan dan pembangunan, masterplan harus dituangkan dalam bentuk RTR Kawasan Strategis kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Komitmen dari Pemerintah Daerah dibutuhkan untuk bekerja bersama dalam menyusun masterplan yang akan diarahkan menjadi materi teknis Rencana Tata Ruang (RTR), menindaklanjuti proses legalisasi hasil masterplan, serta mempersiapkan implementasi program sektoral,” Ujar Agus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Belitung menyambut baik rencana Pemerintah tersebut dan siap bekerja sama dalam mendukung dalam penyediaan data yang dibutuhkan. Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Belitung akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan perhubungan. Senada dengan Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Mootilango selaras dengan strategi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengembangkan kawasan sebagai agroindustri.

Diskusi ini menghasilkan kesepakatan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Gorontalo dalam penyusunan masterplan kawasan perdesaan yang turut ditandatangani pula oleh Direktur Konsolidasi Tanah, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Kakantah Kabupaten Gorontalo, perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo, serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat.