Menggerakkan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Nunukan  dengan Kolaborasi Rencana Aksi Pemanfaatan Ruang
11/07/2018

Menggerakkan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Nunukan dengan Kolaborasi Rencana Aksi Pemanfaatan Ruang

Pembangunan Kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga kita bersama. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti pelabuhan Nunukan. Selain itu juga dibutuhkan pemikiran yang produktif dalam menangkap potensi investasi yang masuk khususnya di Nunukan sebagai pintu gerbang Negara. Demikian disampaikan Wakil Bupati Nunukan Faridil Murad dalam sambutan pembuka “Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Aksi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Nunukan” di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (11/7).

 
Sosialisasi NSPK Menuju Era Pengendalian
11/07/2018

Sosialisasi NSPK Menuju Era Pengendalian

Palembang - “Saat ini pemerintah daerah diharapkan dapat beralih dari era perencanaan ke era pengendalian,” Demikian disampaikan Suryaman Kardiat, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang di tengah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Hotel Novotel (11/7) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

 
 PPNS Bali Berkomitmen dalam Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
11/07/2018

PPNS Bali Berkomitmen dalam Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bali (11/7) – “Dalam era pengendalian pemanfaatan ruang saat ini diperlukan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan tertib tata ruang”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP, dalam sambutanya pada acara Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Bali.

 
Rencana Tata Ruang Untuk Mewujudkan Iklim Investasi Indonesia
10/07/2018

Rencana Tata Ruang Untuk Mewujudkan Iklim Investasi Indonesia

Online Single Submission (OSS) yang diprakarsai oleh Kemenko Perekonomian guna mewujudkan iklim investasi yang ramah di Indonesia, resmi diluncurkan pada Senin (9/7). Kegiatan peluncuran dibuka oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong. Dalam sambutannya, Thomas menyatakan bahwa BKPM akan mendukung penuh Kemenko Perekonomian dan kementerian lainnya dalam mewujudkan OSS.

 
Kementerian ATR/BPN Terus Upayakan Percepatan Pendaftaran Tanah
10/07/2018

Kementerian ATR/BPN Terus Upayakan Percepatan Pendaftaran Tanah

Jakarta - Berbagai upaya percepatan terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki target 7 juta bidang di tahun 2018.

 
Untuk Mendukung PTSL, Sebanyak 1.046  Alat Ukur GNSS RTK Diserahkan
9/07/2018

Untuk Mendukung PTSL, Sebanyak 1.046 Alat Ukur GNSS RTK Diserahkan

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak 1.046 alat ukur Global Navigation Satelite System Real-Time Kinematic (GNSS RTK) Tahap 2 pada 26 Kantor Wilayah BPN Provinsi, 373 Kantor Peratanahan Kabupaten/Kota, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Mercure Convention Center, Jakarta Utara, Minggu (8/7).

 
Kementerian ATR/BPN akan Melaksanakan Evaluasi Organisasi
6/07/2018

Kementerian ATR/BPN akan Melaksanakan Evaluasi Organisasi

Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh Menteri di kabinet kerjanya untuk melakukan audit organisasi. Audit organisasi atau evaluasi organisasi itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada 21 Kementerian/Lembaga (K/L)  di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu dari 21 K/L yang akan dievaluasi organisasinya. Evaluasi organisasi dilakukan untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi dari suatu unit organisasi, serta untuk mengetahui sesuai atau tidak dengan tantangan sekarang dan sesuai atau tidak dengan peran Kementerian itu sendiri.

 
Presiden Bagikan 5.000 Sertipikat Tanah di Parepare
2/07/2018

Presiden Bagikan 5.000 Sertipikat Tanah di Parepare

Parepare - Presiden RI, Joko Widodo membagikan 5.000 sertipikat tanah di Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (2/7). Acara tersebut dihadiri oleh 3.000 orang masyarakat yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan.

 
Menteri ATR/Kepala BPN Tekankan Pentingnya Sertipikat Tanah
1/07/2018

Menteri ATR/Kepala BPN Tekankan Pentingnya Sertipikat Tanah

Pare-Pare - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil menekankan sangat penting bagi masyarakat untuk memegang sertipikat tanah. Menurutnya ada dua implikasi yang akan terjadi apabila masyarakat tidak memegang sertipikat tanah. Pertama, banyaknya sengketa tanah, Presiden RI sangat peduli akan hal ini. "Untuk itu Kementerian ATR/BPN diberikan target dalam melaksanakan program pensertipikatan tanah," kata Sofyan saat memberikan pengarahan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Bukit Kenari, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (1/7).


 

 
PNS Harus Bisa Membawa Perubahan di Masyarakat
25/06/2018

PNS Harus Bisa Membawa Perubahan di Masyarakat

Cikeas Udik - Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bisa membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap PNS harus dapat meninggalkan legacy ditengah-tengah masyarakat. Demikian ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan ceramah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ATR/BPN di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Cikeas Udik, Senin (25/6).

 
RSS
12345678910 Last