Kementerian ATR/BPN Terapkan Sistem WBS Guna Awasi Tindak Pidana Korupsi
18/07/2018

Kementerian ATR/BPN Terapkan Sistem WBS Guna Awasi Tindak Pidana Korupsi

Jakarta-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan sistem WBS (Whistle Blowing System) dalam penanganan laporan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penanganan laporan terhadap dugaan korupsi sangat penting sekali diterapkan untuk mendobrak nilai Reformasi Birokrasi.

 
Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan
17/07/2018

Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Hukum Gubernur Sulawesi Selatan, pada pembukaan acara “Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan” di Makassar (17/7), memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah atas penyelenggaraan sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan.

 
Tingkatkan Pengembangan Wilayah Cekungan Bandung Melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2018.
17/07/2018

Tingkatkan Pengembangan Wilayah Cekungan Bandung Melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2018.

Bandung - Pengembangan wilayah terus menerus dilakukan Kementerian ATR/BPN, melalui Ditjen Tata Ruang. Hal tersebut dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018.

 
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kota Yogyakarta
17/07/2018

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kota Yogyakarta

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ir. Gatot Saptadi dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah” di Yogyakarta (16/7), menyampaiakan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Harapannya sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemangku kebijakan di wilayah DIY dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian penguasaan tanah sehingga dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang serta pertanahan di wilayah DIY dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum yang jelas.

 
Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Layanan Melalui Sistem Sertifikat Elektronik
16/07/2018

Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Layanan Melalui Sistem Sertifikat Elektronik

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan upaya peningkatan layanan pada masyarakat dengan menerapkan sistem sertifikat elektronik dalam rangka wujudkan Pemerintahan yang baik, aman dan efisien. Untuk menjamin keamanan sistem elektronik itu, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 
Presiden Minta Kementerian ATR/BPN Sertipikatkan Tanah Wakaf
13/07/2018

Presiden Minta Kementerian ATR/BPN Sertipikatkan Tanah Wakaf

Palembang - Presiden RI, Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mensertipikatkan tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia.

 
37.848 Sertipikat Tanah Dibagikan di Palembang
13/07/2018

37.848 Sertipikat Tanah Dibagikan di Palembang

Palembang - Sebanyak 37.848 sertipikat tanah dibagikan ke masyarakat di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (13/7). Sertipikat tersebut dibagikan oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada 12 orang perwakilan masyarakat.

 
Perkuat Penertiban Tanah Terlantar, Kementerian ATR/BPN Akan Revisi PP 11 Tahun 2010
11/07/2018

Perkuat Penertiban Tanah Terlantar, Kementerian ATR/BPN Akan Revisi PP 11 Tahun 2010

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan merevisi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Revisi dilakukan untuk memperkuat Kementerian ATR/BPN dalam rangka penertiban tanah terlantar. Demikian disampaikan Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Musriadi pada pembukaan acara Pembinaan dan Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Jakarta, Rabu (11/7).

 
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2018
11/07/2018

Sekretaris Jenderal Buka Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2018

Jakarta - Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (11/7). Kegiatan Rakernis tersebut mengambil tema "Transformasi Birokrasi Menuju Layanan Digital" yang diselenggarakan tanggal 11-13 Juli 2018.

 
Selesaikan Sengketa Tanah di Telukjambe, Komisi II Apresiasi Kinerja ATR/BPN
11/07/2018

Selesaikan Sengketa Tanah di Telukjambe, Komisi II Apresiasi Kinerja ATR/BPN

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah antara PT Pertiwi Lestari dengan Petani Telukjambe. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Dadang S. Muchtar pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (11/7).

 
RSS
12345678910 Last