Maluku Utara Lebih Percaya Diri Hadapi Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang
13/04/2018

Maluku Utara Lebih Percaya Diri Hadapi Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ternate (11/4) – Saat ini telah memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang karena sudah hampir seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki perda RTRW bahkan beberapa daerah sedang melakukan peninjauan kembali. Di era pengendalian seperti sekarang ini penting untuk mengetahui seberapa efektif rencana tata ruang menjadi matra spasial pembangunan.

 
Sofyan A. Djalil:  Saya akan Bela, Aparat BPN yang Dikriminalisasi
13/04/2018

Sofyan A. Djalil: Saya akan Bela, Aparat BPN yang Dikriminalisasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, menutup rapat kerja Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di Hotel Century Park, Jakarta (12/4).

 
Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
12/04/2018

Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalimantan Tengah Drs. Pelopor dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah” di Palangkaraya (11/4), memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah atas penyelanggaraannya, hal tersebut secara langsung menunjukan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ATR/BPN terhadap penyelanggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pertanahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

 
Terima DPRD Kota Tomohon, Kementerian ATR/BPN Himbau Sinergi Dalam Penyusunan Perda
12/04/2018

Terima DPRD Kota Tomohon, Kementerian ATR/BPN Himbau Sinergi Dalam Penyusunan Perda

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menghimbau agar tercipta sinergi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.

 
Presiden Serahkan 3.331 Sertipikat Tanah di Papua
12/04/2018

Presiden Serahkan 3.331 Sertipikat Tanah di Papua

Jayapura - Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.331 sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada masyarakat Provinsi Papua di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu(11/04).

 

 
Dirjen Penataan Agraria Minta Partisipasi Muspida Sukseskan Program Sertipikasi Tanah yang Merupakan Bagian dari Reforma Agraria
12/04/2018

Dirjen Penataan Agraria Minta Partisipasi Muspida Sukseskan Program Sertipikasi Tanah yang Merupakan Bagian dari Reforma Agraria

Jember - Direktur Jenderal Penataan Agraria, M. Ikhsan meminta kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) agar mensukseskan Program Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat. "Saya minta kita semua terlibat agar Program Pensertipikatan Tanah sukses di Jember," ujar Ikhsan  di Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Jember, Rabu (11/4).

 
R.B. Agus: Menunda Keadilan adalah Ketidakadilan itu Sendiri
11/04/2018

R.B. Agus: Menunda Keadilan adalah Ketidakadilan itu Sendiri

Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah  laksanakan workshop penyelesaian sengketa konflik dan perkara tanah aset di Hotel Century Park, Jakarta (11/4). 

 
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan Kick Off di  Kantor Pertanahan Kota Bandung
11/04/2018

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan Kick Off di Kantor Pertanahan Kota Bandung

Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan. Tidak hanya pelayanan yang baik tapi Kantor Pertanahan juga dituntut untuk dapat menyediakan wadah dalam rangka menampung pengaduan masyarakat terkait pelayanan pertanahan, sehingga Kantor Pertanahan dapat menjadi Smart Service Office.

 
Rapat Kerja Teknis PTSL dalam Rangka Mewujudkan Provinsi DKI Jakarta Lengkap Tahun 2018
11/04/2018

Rapat Kerja Teknis PTSL dalam Rangka Mewujudkan Provinsi DKI Jakarta Lengkap Tahun 2018

Selasa, 10 April 2018, jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Provinsi DKI Jakarta Lengkap Tahun 2018 diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta bertempat di Hotel SantikaHayam Wuruk Jakarta. Rapat Kerja Teknis bertujuan untuk mempersiapkan dan mendapatkan pengarahan untuk menyukseskan kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan Provinsi DKI Jakarta Lengkap Tahun 2018.

 
Masyarakat Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
7/04/2018

Masyarakat Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

Sukabumi - Masyarakat sangat berterima kasih serta mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui penyerahan sertipikat tanah di Lapangan Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/4).

 
RSS
12345678910 Last