Dukung PTSL, Presiden Serahkan 3.000 Sertipikat di Cirebon
11/03/2018

Dukung PTSL, Presiden Serahkan 3.000 Sertipikat di Cirebon

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo serahkan 3.000 sertipikat hak atas tanah hasil program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Cirebon, Minggu (11/3). Presiden memberikan secara langsung kepada 12 orang perwakilan penerima sertipikat, yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.

 
Tingkatkan Kompetensi ASN dalam Menangani Kasus Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Tingkat II
10/03/2018

Tingkatkan Kompetensi ASN dalam Menangani Kasus Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Tingkat II

Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Tingkat II Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 di Wisma Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Maret 2018. Pendidikan dan Pelatihan tersebut bekerjasama dengan Pusat Media Indonesia dan Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada dengan para pengajar yang merupakan akademisi dan praktisi mediasi, diantaranya yaitu Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.BA., Akt. CMA, Mediator; Suryono, S.H., M.M., DDS & Ph.D., Mediator; Dr. Aprinus salam, M.Hum., Mediator.


 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai Penyeimbang Dinamika  Pembangunan Proyek Strategis Nasional
9/03/2018

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai Penyeimbang Dinamika Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Tingginya dinamika pembangunan di daerah yang terjadi belakangan ini tak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memberikan pengaruh bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi pembangunan ini sangat dinantikan oleh masyarakat karena akan mengisi kekosongan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di satu sisi pembangunan yang tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, turunnya daya dukung dan daya tampung, serta meningkatkan risiko bencana di sebuah kawasan. 

 
Melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN Serahkan 5.750 Sertipikat di Lamongan
9/03/2018

Melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN Serahkan 5.750 Sertipikat di Lamongan

Lamongan - Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL merupakan program utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan program ini adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Melalui Program ini, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 5.750 sertipikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Kamis (8/3).

 
Penandatangan Kerjasama dalam Percepatan Layanan Masyarakat antar Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI
9/03/2018

Penandatangan Kerjasama dalam Percepatan Layanan Masyarakat antar Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (08/03). Penandatanganan Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil.

 
Era Pengendalian di Provinsi Jambi Bersinergi dengan Moto “Tanah Pilih Pesako Betuah”
9/03/2018

Era Pengendalian di Provinsi Jambi Bersinergi dengan Moto “Tanah Pilih Pesako Betuah”

“Tanah Pilih Pesako Betuah” di Era Pengendalian

“TANAH PILIH PESAKO BETUAH” memanglah sejalan dengan arah dari Era Pengendalian dimana dalam moto tersebut terkandung makna filosofis yang sangat luhur bahwa tanah warisan Raja harus dijaga, dipelihara, dan ditata sedemikian rupa untuk menghindari konflik berbagai kepentingan di kemudian hari. Demikianlah sepenggal ungkapan yang mensuport dalam merintis Era Pengendalian di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

 
Revisi PP No. 11/2010 Mendesak Dilakukan untuk Menyongsong Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
8/03/2018

Revisi PP No. 11/2010 Mendesak Dilakukan untuk Menyongsong Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP), dalam sambutannya pada acara Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian di Lampung (7/3), menyampaikan bahwa saat ini kita sedang memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan. Ada dua hal yang harus dilakukan yaitu mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

 
Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Menjadi  Pilot Project IP4T Partisipatif
7/03/2018

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Menjadi Pilot Project IP4T Partisipatif

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun akan menjadi pilot project dalam Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif yang akan dilaksanakan dan diterapkan di Seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sudarsono pada acara peninjauan lapangan IP4T Partisipatif di Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (07/03).

 
Kementerian ATR/BPN Bagikan 15.000 Sertipikat Tanah di Kabupaten Bogor
6/03/2018

Kementerian ATR/BPN Bagikan 15.000 Sertipikat Tanah di Kabupaten Bogor

Bogor - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 15.000 sertipikat tanah untuk rakyat di Sentul International Circuit, Kabupaten Bogor, Selasa (6/3).
 
Tingkatkan PTSL, Kementerian ATR/BPN Bagikan Sertipikat di Kota Bekasi
1/03/2018

Tingkatkan PTSL, Kementerian ATR/BPN Bagikan Sertipikat di Kota Bekasi

Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan 500 sertipikat tanah kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kamis (1/3).


 
RSS
First 6789101112131415 Last