Mamuju Nyatakan Siap Dalam Era Pengendalian

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) pada hari Senin, 5 Februari 2018 telah mengawali rangkaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan kegiatan perdana dari rangkaian sosialiasi yang akan diselenggarakan untuk 33 provinsi pada Bulan Februari-April 2018.

Kegiatan Sosialisasi perdana ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Dra. Fatimah Saleh, M.Si. selaku Ketua Panitia dan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP. Acara sosialisasi dihadiri dari awal hingga akhir oleh Ir. H. Nasarudin, MM selaku Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat, H. Isman Hadi, SH, M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, dinas-dinas terkait dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, PPNS, dan akademisi dari Universitas Tomakaka Mamuju dengan total peserta sebanyak 54 orang.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulbar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dengan diselenggarakannya sosialisasi ini mengingat bahwa kondisi penataan ruang di Sulawes Barat masih banyak terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang sementara jumlah PPNS saat ini hanya 9 orang sehingga perlu adanya peningkatan jumlah PPNS, keterampilan, kemampuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang baru. Menanggapi hal tersebut Dirjen PPRPT, Budi Situmorang, akan memberikan fasilitasi kepada PPNS daerah dengan pola beauty contest dan menyediakan sarana komunikasi berupa ruang khusus di Kanwil BPN Provinsi. PPNS di setiap provinsi nanti menyiapkan rencana kerja dalam rangka penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang di provinsi masing-masing untuk dikompetisikan dan yang terbaik akan difasilitasi pelaksanaannya," ungkap Budi.

Dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi ini, terdapat 3 buah produk hukum legal yang disosialisasikan yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Audit Pemanfaatan Ruang, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang PPNS Penataan Ruang. Selain itu, dilakukan juga diseminasi untuk 13 rancangan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditargetkan untuk dapat dilegalisasikan pada tahun 2018 ini. Seluruh rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang akan dipercepat untuk segera legal tersebut merupakan salah satu target utama dari Ditjen PPRPT karena saat ini telah memasuki Era Pengendalian dimana dokumen RTRW harus dikawal perwujudannya untuk meminimalisir adanya penyimpangan pemanfaatan ruang. “Target kami adalah, pada tahun 2018 akhir atau awal 2019, diharapkan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dikenal dengan ‘SERTIPIKAT’, tetapi juga dikenal dari ‘PENGENDALIAN’.” tegas Dirjen PPRPT.

Di samping itu juga disosialiasikan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemantaun dan Evaluasi Hak Atas Tanah pada Tahun 2018 dilaksanakan sesai dengan kewenangan pemberian haknya, dengan target secara Nasional ±7000 bidang Hak Atas Tanah/DPAT. Peningkatan ini cukup signifikan dari target tahun 2017 sekitar 1.500 bidang. Kegiatan Pemantauan dan Evaluas Hak Atas Tanah menjadi hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dimana pada Tahun 2017 menghasilkan rekomendasi yang di antaranya pelepasan sebagaian tanah secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah. Hal ini, telah dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kepada Menteri ATR/BPN dan mendapat tanggapan yang positif dari Menteri, karena selama ini fokus pada pemberian hak, tetapi tidak dipantau penggunaan dan pemanfaatannya.

Kegiatan Sosialisasi perdana di Mamuju ini terlaksana dengan lancar dan ditutup pada tanggal 7 Februari 2018. Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari acara sosialisai tersebut antara lain: dalam penyusunan NSPK perlu adanya standarisasi cara penilaian, penguatan substansi hukum dan mempertimbangkan budaya hukum masyarakat. Selain itu perlu adanya sinergi antara PPNS di berbagai bidang di daerah serta kemitraan antara PPNS dengan akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian sebagai bahan pembanding agar hasilnya dapat obyektif dan komprehensif. Pemerintah daerah menyambut baik terhadap seluruh rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dan berharap agar peraturan tersebut dapat segera legal karena dengan adanya mekanisme mendetail untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan dapat meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib tata ruang.