Maluku Utara Lebih Percaya Diri Hadapi Era Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ternate (11/4) – Saat ini telah memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang karena sudah hampir seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memiliki perda RTRW bahkan beberapa daerah sedang melakukan peninjauan kembali. Di era pengendalian seperti sekarang ini penting untuk mengetahui seberapa efektif rencana tata ruang menjadi matra spasial pembangunan.

Membekali diri dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sebagai acuan operasional pelaksanaan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pertanahann perlu dilakukan, sehingga dapat terwujud tertib tata ruang, yaitu pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT), Suryaman Kardiat dalam sambutannya mengatakan, Rencana Tata Ruang yang benar seharusnya memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat dan investor untuk dapat memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya, bukan sebagai penghambat investasi seperti yang selama ini kita dengar, ujarnya. Dengan pengendalian pemanfaatan ruang, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum di bidang penataan ruang, nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat diselamatkan akan lebih besar, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat juga akan lebih besar.

Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dilaksanakan selama 2 hari di Ternate ini mengambil tema Peningkatan kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di Indonesia. Dalam sosialisasi ini turut hadir Tenaga Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN, Iman Soedradjat, Jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Kantah - Kantah BPN di Provinsi Maluku Utara, OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Maluku Utara, PPNS Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Maluku Utara, Akademisi, dan DPD REI.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir dalam sambutannya mengingatkan “untuk mewujudkan Pasal 33 UUD tahun 1945 dan mewujudkan tertib tata ruang diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi,” ujarnya. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat bersama-sama mengendalikan pemanfaatan ruang.

Terkait pengenaan sanksi, Iman Soedradjat dalam salah satu sesi diskusi juga mengatakan bahwa selain sebagai bentuk teguran (sanksi) pemasangan plang peringatan atau himbauan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengendalikan pemanfaatan ruang, sehingga akan tumbuh kesadaran untuk bersama menata dan menjaga kotanya.

Diharapkan dalam sosialisasi ini peserta dapat membawa wawasan baru untuk melaksanakan tugasnya dibidang pengendalian pemanfaatan ruang serta bagi penyusun NSPK juga mendapatkan masukan untuk penyempurnaan materi NSPK yang memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan permasalahan konkret di lapangan, khususnya memperhatikan kearifan lokal/ budaya setempat.

Syahrir juga berharap agar para peserta yang telah dibekali materi pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan ini untuk tidak ragu-ragu dan percaya diri sehingga jangan sampai salah arah untuk melaksanakan tugasnya dengan berbekal informasi yang telah diterimaselama sosialisasi ini, sehingga mampu menciptakan penataan ruang Maluku Utara yang lebih baik.