Kerjasama Antar Antar Pemangku Kepentingan Kunci Pengembangan Banda Aceh Greater City

Banda Aceh - Gempa Bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada akhir Desember 2004 merupakan salah satu momentum penting mengingatkan pentingnya tata ruang berbasis mitigasi bencana. Saat itu sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh terkena tsunami. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus yang dapat mengarahkan arah perkembangan Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 14 Desember 2017, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN memenuhi undangan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk hadir pada Seminar Banda Aceh Greater City sebagai Alternatif Solusi Rencana Pengembangan Ibukota Provinsi Aceh dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di  Aula Balai Kota Banda Aceh.

Konsep rencana pengembangan ibukota provinsi ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2008, namun kurang mendapat dukungan karena strategi yang diusulkan pada awalnya merupakan perluasan wilayah administratif. Oleh karena itu, pendekatan kali ini lebih mengedepankan penguatan fungsi Kota Banda Aceh sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang efektif dan efisien dalam bentuk pengurangan resiko bencana  (urban risk reduction) dan pengembangan sistem transportasi berkelanjutan kota (urban transport sustainability), tanpa memperluas wilayah administrasi Kota Banda Aceh atau memperkecil wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar. “Pemerintah berkepentingan agar wilayah Perkotaan Banda Aceh dapat diwujudkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang efektif dan efisien”, ujar Dirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang akrab dipanggil Uki.

Pendekatan Banda Aceh Greater City mendapat respon yang positif dari unsur Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Akademisi, dan asosiasi seperti IAP, IAI dan Inkindo yang hadir pada kesempatan tersebut. Pendekatan diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk memecahkan kebuntuan proses pembangunan di wilayah perbatasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Lebih jauh, dalam proses pemaparan dan diskusi, Direktur Penataan Kawasan, Agus Sutanto juga menambahkan penjelasan tentang skema kolaborasi yang dapat dilakukan untuk menterjemahkan implementasi konsep rencana pengembangan Ibukota Provinsi melalui konsep Greater City tersebut. Skema kolaborasi ABGCM (Academia –Business – Government – Community – Media) dapat dipilih untuk mewujudkan implementasi dari Konsep Greater City ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi skema ini akan menjadikan tujuan perencanaan tata ruang menjadi lebih mudah dicapai karena didukung oleh semua pihak terkait termasuk masyarakat. “Kebutuhan kolaborasi pada pengembangan Banda Aceh Greater City menjadi mutlak dibutuhkan untuk mensiasati keterbatasan pengembangan kawasan kota,“ tegas Agus.

Kebijakan Satu Peta sebagai Acuan Pembangunan

Pada hari yang sama, Uki berkesempatan mengisi Kuliah Umum Tata Ruang Goes to Campus di Universitas Syiah Kuala. Uki menyampaikan konsep dan aplikasi dari Program Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy) sebagai bagian dari proses perencanaan tata ruang untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan.  Peningkatan kualitas dokumen Rencana Tata Ruang  akan lebih mudah  tercapai dengan terwujudnya satu referensi peta dasar. Selain itu, beliau juga menyampaikan pentingnya informasi tata ruang bersifat terbuka, artinya secara umum semua pemangku kepentingan dapat mengetahui pola dan struktur ruang suatu daerah.