Kementerian ATR/BPN Selesaikan Sertipikat Tanah Adat Desa Pakraman serta Sertipikat Tempat Peribadatan Pura se-Provinsi Bali

Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan 41.657 sertipikat dari 182 Desa Pakraman  serta 845  Sertipikat Tempat Peribadatan Pura yang ada di Provinsi Bali. Kegiatan penyerahan sertipikat tanah tersebut dilaksanakan di Pura Dalam Sakenan, Desa Serangan, Kota Denpasar, Jum'at (23/2).

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 12 sertipikat kepada 12 orang perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden kembali menegaskan bahwa sertipikat tanah merupakan hal yang penting karena merupakan bukti hak atas tanah. "Setiap Saya kunjungan ke daerah selalu ada yang membisiki Saya tentang sengketa tanah. Di Sumatera, Jawa, Papua. Semua keluhannya sama," kata Presiden.

Banyaknya sengketa tanah diakibatkan banyak masyarakat yang tidak memegang sertipikat tanah. Presiden menyadari hal ini dan hal tersebut menjadi dasar Presiden memberi target kerja kepada Kementerian ATR/BPN. "Tahun lalu, Saya perintahkan agar 5 juta sertipikat diterbitkan. Untuk tahun ini 7 juta sertipikat saya minta agar diberikan kepada masyarakat dan tahun depan 9 juta sertipikat harus diberikan kepada masyarakat," ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa Desa Pakraman merupakan tiang penyangga kebudayaan Bali yang harus selalu dilestarikan. Oleh sebab itu, pemberian sertipikat tanah adat desa pakraman harus diselesaikan."Dengan adanya sertipikat ini, masyarakat desa bisa menjaga desanya serta meningkatkan kesejahteraannya," ujar Presiden.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa penerima yang berasal dari Desa Pakraman yang hadir sebanyak 882 orang. "Untuk penerima Sertipikat Tempat Peribadatan Pura yang hadir sebanyak 676 orang," ujar Sofyan.