Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan KLHS RDTR Perbatasan Negara Motamasin

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Ditjen Tata Ruang lakukan kerjasama dengan Danish International Development Agency (DANIDA) dengan tema Reconciling Economic Growth With Sustainable Development Through Improved Environmental Management and Climate Change Mitigation and Adaptation. Sebagai salah satu bagian dari rangkaian kerjasama tersebut, telah dilakukan Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara Motamasin di Kupang (26/10).

Dukungan DANIDA perihal Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki atau mengurangi dampak yang terjadi akibat penerapan kebijakan dan pengelolaan lingkungan,  diantaranya kebijakan yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang. “Saat ini sesuai Nawa Cita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan merupakan keinginan bersama semua pihak, terutama Kementerian ATR/BPN. Terutama dalam rangka meningkatkan kualitas RDTR dan mengembangkan kawasan perbatasan yang sesuai dengan prinsip KLHS khususnya bagi aspek pertahanan dan keamanan,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan.

Dwi menambahkan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh setiap kawasan perbatasan yakni kebutuhan perencanaan ruang yang terintegrasi antar semua aspek baik secara ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan penting untuk antisipasi dan tindak lanjut, sehinga tercapai dan terakomodasi semua kepentingan dalam prinsip keberlanjutan.

Salah satu ouput yang akan dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini adalah tersusunnya pedoman sebagai panduan penyusunan KLHS untuk rencana umum dan rencana rinci tata ruang dengan menjadikan Kawasan Perbatasan Negara Motamasin yang saat ini sedang dilakukan kegiatan penyempurnaan muatan RDTR-nya- sebagai salah satu pilot study. Harapan dengan adanya kegiatan kerjasama ini, draft pedoman yang akan dihasilkan dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah Peraturan Menteri yang nantinya menjadi acuan penyusunan KLHS bagi seluruh wilayah di Indonesia sehingga terwujud ruang yang lebih berkelanjutan, bermitigasi dan beradaptasi baik terhadap ancaman bencana maupun perubahan iklim.

Budy Wiryawan selaku Team Leader PT. DHI Water and Environment yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan kerjasama ini menuturkan, baik dalam penyusunan maupun evaluasi rencana tata ruang, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan atau menyiapkan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, kegiatan konsultasi publik untuk menggali dan mengidentifikasi serta merumuskan isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas dan materi muatan rencana yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan ini sangat penting untuk dilakukan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan workshop dalam rangka merumuskan dan menyepakati isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai syarat yang dibutuhkan dalam proses analisis pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan muatan KRP RDTR yang telah disempurnakan. Hadir dalam acara ini yaitu para pejabat dan perwakilan instansi daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Malaka, yang membidangi tata ruang, perencanaan pembangunan, infrastruktur, serta lingkungan serta  Pemimpin Komando Rayon Militer Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka. (wnd/nik)