Kementerian ATR/BPN Menerima Tanah Hasil Rampasan Tindak Pidana Korupsi dari KPK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima Tanah Hasil Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan dalam rangka Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi seluas 18.466 m2 dengan nilai aset tanah Rp 16.568.619.000,- di Kabupaten Bangkalan, Madura.

Tanah hasil barang rampasan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan. A. Djalil di Gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jum’at (13/04).

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang hati menerima penetapan status yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berupa tanah yang berasal dari barang rampasan negara pemulihan aset tindak pidana korupsi oleh KPK. “Terhadap tanah tersebut saya instruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Barang untuk mensertipikatkan tanah tersebut dan mencatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN),” ujar Sofyan.

Sofyan menilai bahwa tanah di Bangkalan tersebut cukup besar. Sudah lebih dari cukup untuk mendirikan kantor. Selanjutnya pihaknya berencana mencarikan dana agar proses pembangunannya cepat dilakukan. “Kami carikan anggaran dulu. Karena anggaran 2018 sudah berjalan, maka mungkin akan dicarikan anggaran di tahun depan,” jelasnya.

Sofyan mengatakan bahwa upaya pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK sungguh luar biasa. “Saya berharap KPK bukan hanya memberantas Korupsi, tetapi juga mencegah akan terjadinya Korupsi, sehingga tidak ada lagi harta yang dirampas karena kejahatan tindak pidana korupsi,” ungkap Sofyan.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa barang sitaan yang dihibahkan itu milik mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Selain sebidang tanah seluas 1,8 hektar di Bangkalan untuk kantor BPN, “KPK juga menyerahkan satu mobil untuk RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), satu mobil untuk Lembaga Pemasyarakatan wanita di Surabaya dan satu mobil lagi untuk Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Jawa Barat,” jelas Basaria.

Diungkapkan Basaria, sebenarnya tidak semua barang sitaan dihibahkan ke instansi pemerintah. Ada sebagian yang dilelang. Namun, sepanjang ada instansi yang membutuhkan, pasti akan diupayakan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ke instansi pemerintah di daerah yang membutuhkan. “Tentunya setelah melewati proses incrach terlebih dahulu,” kata Basaria.

Lebih lanjut Basaria mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang telah menyediakan tempat, sehingga acara serah terima penetapan status penggunaan barang rampasan tindak pidana korupsi dapat terselenggara dengan baik.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Gusmin Tuarita mengatakan bahwa perolehan tanah hasil rampasan tindak pidana korupsi oleh KPK adalah yang pertama kali diterima oleh Kementerian ATR/BPN. ”Ini adalah hasil atas koordinasi yang baik selama ini antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dengan KPK,“ ujar Gusmin Tuarita, putra Indonesia kelahiran Ambon yang sudah dua tahun menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur.