Kementerian ATR/BPN Fasilitasi Penataan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Blora

Penataan kawasan perdesaan perlu memperhatikan keunggulan dan karakeristik masing-masing daerah. Hal ini yang menjadi perhatian Kementerian ATR/ BPN dalam penataan  kawasan perdesaan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Blora dalam dua tahun terakhir. Kawasan Perdesaan Parbaba di Kabupaten Samosir diharapkan dapat menangkap peluang ditetapkannya Kawasan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Wisata Prioritas Nasional. Adapun Kawasan Perdesaan Dogati merupakan pilot project kawasan pertanian modern di Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat (kelompok tani).

Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, dalam sambutannya pada pembukaan Workshop Penataan Kawasan Perdesaan Dogati, Kabupaten Blora dan Kawasan Perdesaan Parbaba, Kabupaten Samosir menyatakan bahwa kegiatan peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Direktorat Penataan Kawasan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penyusunan masterplan kawasan, namun sampai level perwujudan kawasan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

  Lebih lanjut Agus menuturkan bahwa terdapat tiga unsur untuk menjamin keberlanjutan dalam penataan kawasan perdesaan, yaitu pertama, aspek sosial dimana masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dalam penataan kawasan perdesaan; kedua, aspek ekonomi dimana bergulirnya aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan/fasilitasi dari pihak luar, dan ketiga, aspek lingkungan dimana pemanfaatan hasil alam dan pembangunan agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk itu pada  tahun pertama peningkatan kualitas kawasan perdesaan di kedua lokasi menghasilkan masterplan pengembangan kawasan perdesaan yang penetapan deliniasi kawasannya ditetapkan dengan SK Bupati Samosir No.45 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Siopat Sosor, Desa Situngkir, Desa Sialanguan, dan Desa Parbaba Dolok sebagai Kawasan Perdesaan Pantai Putih Parbaba, Kabupaten Samosir, dan SK Bupati Blora No.410/106 tahun 2017 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Blora. Selanjutnya masing-masing daerah membentuk Tim Pengelola Kawasan Perdesaan (Tim POKADES) yang beranggotakan aparat/masyarakat lintas desa dan ditetapkan dengan SK Bupati. Adapun pada tahun kedua, penyusunan masterplan difokuskan pada tahap perancangan kawasan dan indikasi program yang telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

  Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, menyampaikan dukungannya untuk menindaklanjuti Masterplan Kawasan perdesaan Parbaba, yang meliputi 5 desa (Desa Siopat Sosor, Desa Situngkir, Desa Sialanguan, dan Desa Parbaba Dolok), seluas +2750 Ha dengan komoditas unggulan berupa pengembangan pariwisata berbasis alam yaitu pantai pasir putih. Rapidin menekankan pada besarnya potensi pariwisata di Samosir terutama dari jumlah rumah tradisional terbanyak yang akan sangat menarik wisatawan,namun belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.

  Adapun Bupati Blora, Joko Nugroho, menyatakannya kesiapannya untuk mewujudkan Masterplan Kawasan Perdesaan Dogati, seluas +4230 Ha yang meliputi 3 desa (Desa Doplang, Desa Gabusan, dan Desa Jati), dengan komoditas unggulan agribisnis berupa padi, jagung, kedelai dan sapi potong. Kawasan Perdesaan Dogati memiliki produktivitas jagung yang tinggi, meskipun dengan pasokan air terbatas. 

  Asdep Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar menuturkan perihal kebijakan nasional pembangunan kawasan perdesaan. Sebagai kementerian yang mempunyai tugas sebagai koordinator pengembangan kawasan perdesaan di tingkat pusat yang terkait dengan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian, maka kemenko PMK memiliki strategi akselerasi dalam pengembangan kawasan perdesaan, yang meliputi: penyelarasan konsep; penyiapan Inpres Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai dasar hukum bagi K/L; sosialisasi; pemberdayaan Tim Koordinasi Pengelola Kawasan Perdesaan (pada level perencanaan); dan penguatan kelembagaan agar dapat dikelola dengan sistem manajer kawasan perdesaan.

  Kasubdit Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas, Arief Wirayudo menekankan  pentingnya komitmen kuat dari daerah sebagai salah satu cara untuk percepatan pembangunan kawasan perdesaan. Selain itu koordinasi antar sektor baik di pusat maupun daerah serta upaya optimalisasi sumber pendaan selain dari pusat, misal melalui skema dana desa dapat menjadi perhatian sehingga kawasan perdesaan yang tidak termasuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional seperti Kawasan Perdesaan Dogati dan Kawasan Perdesaan Parbaba dapat tetap berkembang.

  Workshop penataan kawasan perdesaan  yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2017 ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian/ Lembaga, unsur Pemerintah Kabupaten Samosir, serta Pemerintah Kabupaten Blora. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan diantaranya mendorong kawasan perdesaan yang telah memiliki Rencana Induk (masterplan) dan sudah ada komitmen daerah sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan pemberian stimulus kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan kawasan perdesaannya. Semua pihak yang hadir berkomitmen untuk bekerjasama dan menindaklanjuti kesepakatan ini berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.