Kementerian ATR/BPN dan Kemhan Sepakati Kerjasama Penyelamatan Aset Negara

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangi Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait upaya percepatan sertifikasi dan penyelesaian permasalahan tanah aset Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen)  Kementerian ATR/BPN dengan Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja disaksikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (3/11).

Sofyan menjelaskan penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dalam rangka penyelamatan aset negara. “Kita harus bekerja bersama, kita sangat memihak terhadap penyelamatan aset negara," ujarnya. Berdasarkan data, tanah yang dimiliki TNI mencapai 330.737 hektar dan baru 6732 hektar yang memiliki sertifikat. Meski demikian Sofyan meyakini masih banyak tanah yang belum terdata ataupun bersertifikat. "Persoalan di lapangan sangat rumit, tetapi kalau dengan bekerja sama akan dapat diuraikan satu persatu dan disertifikatkan," ungkapnya.

Ryamizard menambahkan penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah aset Kemhan/TNI. "Ini penting guna menjamin pemanfaatan aset – aset tersebut dalam kerangka kepentingan pertahanan negara tidak mengalami kendala administrasi di kemudian hari," jelasnya. Ia berharap dengan kerja sama dan koordinasi antara Kemhan dan Kementerian ATR/BPN, maka penanganan aset negara akan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terarah.