Kementerian ATR/BPN akan Melaksanakan Evaluasi Organisasi

Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh Menteri di kabinet kerjanya untuk melakukan audit organisasi. Audit organisasi atau evaluasi organisasi itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada 21 Kementerian/Lembaga (K/L)  di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu dari 21 K/L yang akan dievaluasi organisasinya. Evaluasi organisasi dilakukan untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi dari suatu unit organisasi, serta untuk mengetahui sesuai atau tidak dengan tantangan sekarang dan sesuai atau tidak dengan peran Kementerian itu sendiri.

“Terkait RPJM yang membentuk periodisasi Presiden karena diturunkan dari Nawacita, visi, misi dan Renstra yang akan selesai di tahun 2019, dan tahun 2019 nanti akan ada Presdien baru dengan membawa visi, misi, dan Renstra baru, sebenarnya struktur organisasi itu kan perlu ada untuk menyesuaikan antara amanat, visi dan misi. Atas dasar itu, kita berharap dengan adanya evaluasi ini bisa siap menjalankan visi ke depan nanti,” ujar Gunawan Muhammad Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (6/7).

Ia menambahkan evaluasi organisasi ini outputnya bukan rekomendasi struktur organisasi tapi semacam analisis atau kajian seperti naskah akademisnya, bahwa tusi Kementerian ATR/BPN sesuai mandat atau tidak dan artinya jika nanti secara struktur diperlukan perubahan karena telah berganti Presiden, Kementerian sudah siap untuk menyesuaikan berdasarkan pemetaan mandat dan fungsinya.

Harapannya evaluasi organisasi ini menjadi momentum membuka pintu perubahan, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan saat ini. Evaluasi yang akan dilakukan  bukanlah untuk mengurangi atau menambah jabatan, namun lebih melihat sebuah tugas dan fungsi. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pembuatan road map Reformasi Birokasi tahun 2019 - 2024.