Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dukung Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru

Malang - Bromo Tengger Semeru merupakan satu dari sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional (DPPN) yang ditetapkan Pemerintah dan akan dikembangkan sebagai “Bali Baru” sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. 

Menurut Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Okto Irianto, saat ini pemerintah bekerja keras menyiapkan penetapan Kawasan Otoritatif dalam Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, seperti yang telah dilakukan pada destinasi pariwisata lainnya seperti Labuan Bajo Flores, Wakatobi. Kajian dilakukan oleh Kemenko Maritim, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemerintah daerah setempat. “Kami optimis Peraturan Presiden akan siap ditandatangani oleh Presiden pada akhir tahun 2017, menyusul dua kawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Kawasan Danau Toba dan Kawasan Borobudur,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan Badan Otorita Pengelola Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, di Malang, Jumat (22/9). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas hasil survei dan kajian terhadap lahan usulan untuk menjadi kawasan otoritatif Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru.

Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, menuturkan berdasarkan analisa, dua lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata alam berbasis ekowisata. Dua lokasi itu antara lain lokasi seluas 151 ha di Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Malang dan lokasi seluas 174 ha di Desa Duwetkrajan, Kec.Tumpang, Kab. Malang. 

Dari luas lahan 151 Ha yang diusulkan di Desa Wonosari terdapat lahan dengan luas 83,13 ha  (55,02%) yang termasuk kawasan Hutan Produksi Tetap. Selebihnya, merupakan Hutan Lindung dengan luas 56,68 ha (44,98%). Lahan yang merupakan Hutan Lindung perlu mengikuti prosedur pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Adapun lahan yang diusulkan di Desa Duwet Krajan masuk dalam peruntukan ruang kebun dengan luas 77,62 ha (44,61%) dan ladang  dengan luas 96,38 ha (55,39%). Berdasarkan status pertanahan, diketahui bahwa lokasi usulan merupakan kawasan kehutanan yang dikelola PT. Perhutani dimana saat ini kondisinya dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kerjasama.

Agus melanjutkan, kondisi fisik sebagian besar lahan di Desa Duwet Krajan memiliki kemiringan sangat curam (>40%) namun tingkat kerawanan longsor lebih rendah daripada di Desa Wonosari. Artinya, dalam pengembangan dan pembangunan kawasan perlu benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan dan kerawanan bencana. Di samping itu, Agus mengingatkan agar fungsi pariwisata sebagai dominasi pemanfaatan ruang bisa dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang saat ini sedang dalam proses revisi.

Bupati Malang Rendra Kresna mengaku siap menjadikan Kabupaten Malang sebagai destinasi pariwisata nasional. Dalam dua tahun terakhir, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang juga mengalami peningkatan, dan diperkirakan pada akhir tahun 2017 mencapai 6 juta wisatawan mancanegara dan dalam negeri. Di samping itu, geliat sektor pariwisata telah membangkitkan sektor ekonomi kreatif baik berupa kuliner dan kerajinan tangan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Rapat Koordinasi yang turut dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Malang dan Sekretariat Kabinet ini juga merumuskan hasil kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Maritim, yaitu: Pertama, kedua lokasi yang diusulkan direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Otoritatif yang akan dikembangkan menjadi wisata alam dan dalam pengembangannya harus memperhatikan aspek fisik dengan persentase pembangunan fisik yang diperbolehkan berkisar 15%-20%. Kedua, pelepasan status kehutanan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dengan strategi memprioritaskan hutan produksi dan proses pelepasan status kawasan hutan lindung tetap berjalan secara paralel. Ketiga, akan mengagendakan Rapat Terbatas pada akhir Oktober yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, untuk memfinalkan dasar hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru, untuk siap ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.